Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — DPRD Kabupaten Solok mendorong percepatan pemulihan pascabencana galodo Arosuka dengan memperkuat mitigasi, memperbaiki sarana penanggulangan bencana, serta memastikan transparansi data bantuan dan kebutuhan rehabilitasi. DPRD juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kawasan rawan bencana dan bangunan terdampak demi menjamin keselamatan masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk umum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani, Selasa (20/10/2026).
Rapat dihadiri anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zaitul Ikhlas, Sekretaris DPRD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), serta Dinas Pertanian.
DPRD mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam menangani bencana. Namun, pelaksanaan pemulihan dinilai perlu disertai evaluasi terhadap kendala di lapangan, pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan koordinasi lintas sektor, dan perencanaan kebutuhan anggaran yang terukur.
Dalam pemaparan eksekutif, Asisten I Zaitul Ikhlas menjelaskan kronologi kejadian, langkah penanganan, serta dampak kerusakan yang meliputi fasilitas pemerintahan, rumah warga, lahan persawahan, kompleks perumahan, dan sarana prasarana lainnya.
Kerusakan bangunan bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga berat. Kondisi kompleks perkantoran pemerintah yang terdampak juga menjadi perhatian dalam penilaian kelayakan bangunan dan penentuan langkah penanganan berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, kemudian memperpanjangnya selama tujuh hari. Setelah masa tersebut berakhir, penanganan bencana memasuki tahap pemulihan.
Pemerintah daerah juga telah menyampaikan data dampak dan kebutuhan penanganan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut diantarkan langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, sebagai upaya memperoleh dukungan pemulihan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam rapat, kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp137 miliar, sedangkan total kebutuhan penanganan dan pemulihan mencapai sekitar Rp500 miliar.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, terutama dalam menangani masyarakat terdampak dan menyampaikan kebutuhan pemulihan kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan, pengalaman menghadapi galodo harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui pemetaan kawasan rawan, manajemen yang terencana, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
“Penanganan bencana harus memiliki manajemen yang jelas dan SOP yang terukur. Kita perlu melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, sehingga setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika menghadapi situasi darurat,” menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut.
Hafni juga meminta kajian terhadap permukiman di bantaran sungai, khususnya kawasan berisiko tinggi terkena galodo dan banjir bandang. Penentuan kelayakan permukiman harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan didasarkan pada hasil kajian teknis.
Menurutnya, bangunan yang terdampak, termasuk gedung perkantoran pemerintah, perlu diperiksa oleh ahli sebelum ditentukan kelayakannya untuk digunakan kembali.
Ia turut meminta agar kebutuhan operasional BPBD dihitung secara riil dan dimasukkan dalam perencanaan anggaran. Kesiapan personel, katanya, perlu diimbangi peralatan yang memadai untuk mendukung penanganan bencana.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Solok, Iskanofis, juga mengapresiasi kerja keras seluruh OPD dalam menangani bencana. Ia menilai koordinasi lintas sektor penting untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah yang rawan bencana.
“Mitigasi bencana merupakan keharusan bagi Kabupaten Solok. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi harus saling mendukung dan memperkuat koordinasi agar penanganan bencana ke depan lebih baik,” menjadi pesan yang mengemuka dalam pembahasannya.
Iskanofis meminta kajian menyeluruh terhadap kompleks perumahan dan kawasan permukiman terdampak agar keputusan pemerintah didasarkan pada kondisi teknis yang jelas. Ia juga menyoroti kondisi lingkungan di sekitar Gunung Talang yang berpotensi menghadapi ancaman bencana.
Selain itu, ia mengingatkan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) agar menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan kondisi kedaruratan. Ia menyinggung adanya pengajuan perjalanan dinas oleh oknum kepala OPD saat masa tanggap darurat, yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi kedisiplinan dan prioritas kerja pemerintahan.
Iskanofis juga menekankan pentingnya pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak agar seluruh masyarakat yang berhak dapat terakomodasi dalam program bantuan dan pemulihan ekonomi.
Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi NasDem, Tony Devisa, mendorong penguatan langkah pencegahan agar penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian.
Ia juga meminta informasi kebencanaan disediakan secara jelas dan mudah diakses oleh DPRD maupun masyarakat. Data yang terkoordinasi dinilai penting untuk mengetahui kondisi terkini, kebutuhan mendesak, dan prioritas penanganan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, menekankan keterbukaan data bantuan dan kejelasan rencana pemulihan. Ia mengapresiasi penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk upaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Menurut Ivoni, seluruh bantuan yang diterima harus dicatat secara terperinci, meliputi jumlah, nilai, sumber, dan peruntukannya. Pendataan perlu mencakup bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota lainnya, serta berbagai pihak yang turut membantu.
Data terintegrasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan yang sudah terpenuhi dan kebutuhan yang masih memerlukan penanganan lanjutan.
Ivoni juga meminta percepatan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen itu perlu memuat data kerusakan, kerugian, kebutuhan pembiayaan, serta prioritas pembangunan kembali.
Hasil kajian ahli terhadap gedung terdampak juga perlu segera ditindaklanjuti sebagai dasar menentukan kelayakan bangunan, kebutuhan perbaikan, atau pembangunan kembali. Selain itu, DPRD mendorong percepatan penyusunan peraturan kepala daerah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemulihan.
Menanggapi masukan tersebut, pihak eksekutif menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengaktifkan mekanisme penanganan darurat melalui posko yang dilengkapi pencatatan data kebencanaan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, relawan, serta seluruh pihak yang telah membantu masyarakat terdampak.
Dukungan pembangunan sabo dam dari pemerintah pusat, pengembangan sistem peringatan dini atau warning system, serta penyusunan SOP turut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Perwakilan BPBD Kabupaten Solok, Indra Mukhsis, mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di lapangan, mendata dampak bencana, dan membuka posko di sejumlah titik strategis untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, bantuan, dan pelayanan.
Meski demikian, BPBD masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Tenda induk yang tersedia dinilai sudah tidak layak, sedangkan kendaraan operasional masih terbatas. Untuk mendukung tugas lapangan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, BPBD perlu berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk pemadam kebakaran.
Indra menyampaikan bahwa BPBD juga telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait penggunaan peralatan IWS serta melakukan normalisasi sungai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan dekat perkantoran.
Ke depan, penguatan kajian risiko bencana diperlukan, terutama di kawasan Gunung Talang dan sepanjang aliran sungai yang berpotensi menimbulkan bencana susulan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menjelaskan bahwa meskipun kantornya turut terdampak, pihaknya tetap memprioritaskan penanganan kebutuhan masyarakat.
Dinas PUPR mendapat dukungan sejumlah balai teknis pemerintah pusat. Alat berat berupa ekskavator dan dump truck dari unsur Cipta Karya telah digunakan untuk mendukung pekerjaan lapangan sejak minggu kedua penanganan hingga saat ini.
Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk normalisasi sungai yang mengarah ke kawasan perkantoran. Selain itu, pembangunan sabo dam, pemeriksaan teknis kawasan terdampak, dan kajian para ahli, termasuk dari Universitas Andalas, menjadi perhatian.
Pengambilan foto udara kawasan Gunung Talang juga dinilai penting untuk menggambarkan kondisi wilayah dan mendukung pemetaan risiko bencana secara berkala.
Effia menyebutkan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keselamatan karena sejumlah kawasan memiliki tingkat kerawanan bencana. Alternatif pembangunan perkantoran di kawasan Sukarami juga memerlukan kajian kelayakan, tata ruang, dan pertimbangan teknis lainnya.
Kepala DLH Kabupaten Solok, Asnur, memaparkan kendala penanganan material sisa galodo, terutama keterbatasan armada angkutan dan kebutuhan lokasi pembuangan yang memadai.
Sejumlah titik pembuangan material telah dimanfaatkan, termasuk kawasan sekitar SMA 2 Sumbar, dekat Polres, dan THKW, sesuai penjelasan dalam rapat. Untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan, DLH bahkan menyewa truk dari luar dinas.
Sebanyak 25 personel dikerahkan setiap hari untuk mendukung pembersihan, termasuk di kompleks perumahan terdampak. Namun, penanganan material bencana harus tetap berjalan bersama pelayanan persampahan rutin karena armada yang tersedia juga digunakan untuk mengangkut sampah masyarakat.
Asnur turut menekankan perlunya regulasi mengenai penggunaan dan penanganan material sisa bencana agar proses pembersihan berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
Perwakilan DPRKPP Kabupaten Solok, Herianto, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD untuk menilai kelayakan rumah warga terdampak.
Dalam rapat tersebut dibahas rencana pembangunan 19 unit rumah. Penentuan lokasi dan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kajian teknis, terutama untuk memastikan pembangunan tidak dilakukan di kawasan aliran sungai yang berisiko.
Herianto juga menyampaikan bahwa satu unit rumah telah dibangun oleh pihak Real Estat Indonesia (REI) sebagai bagian dari dukungan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Di sektor pertanian, sekitar 45 hektare lahan dilaporkan terdampak bencana. Dinas Pertanian terus memperbarui pendataan untuk memastikan informasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi lapangan.
RDP tersebut menegaskan bahwa pekerjaan pemulihan pascagalodo masih mencakup perbaikan infrastruktur, penanganan permukiman, pembersihan material bencana, pemulihan lahan pertanian, serta penguatan perlindungan masyarakat di kawasan rawan.
DPRD berharap berbagai rekomendasi dalam rapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, perencanaan anggaran yang realistis, keterbukaan data bantuan, dan kebijakan berbasis kajian teknis.
Penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penataan kawasan rawan bencana menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan ketangguhan Kabupaten Solok menghadapi ancaman galodo dan banjir bandang. (E_J)
Komentar