Padang, RANAHNEWS – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan sekaligus mengurangi potensi sengketa lahan.
Dalam kunjungan kerja ke Kantor BPN Kota Padang, Senin (24/2/2025), Rahmat menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait sistem sertifikat elektronik. Ia meminta BPN lebih aktif melakukan sosialisasi agar publik tidak terjebak dalam kesimpangsiuran informasi.
“Humas BPN harus lebih proaktif dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Jangan biarkan isu-isu negatif berkembang tanpa ada penjelasan yang jelas,” tegas Rahmat.
Selain digitalisasi, Rahmat juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia tanah yang masih meresahkan masyarakat. Ia mendesak BPN untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian sengketa lahan yang berlarut-larut.
Kepala Kantor BPN Kota Padang, Rivaldi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai kategori mafia tanah, termasuk ormas, korporasi, dan oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ia melaporkan bahwa dari 1.800 laporan sengketa tanah yang masuk, 300 kasus telah berhasil diselesaikan dalam satu bulan terakhir.
Rahmat menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan perubahan sistem administrasi pertanahan. Sertifikat tanah konvensional tetap berlaku, sementara digitalisasi menjadi solusi yang lebih efisien dan aman dalam jangka panjang.
Dengan komitmen bersama antara DPR, BPN, dan pemerintah daerah, Rahmat optimistis tata kelola pertanahan di Kota Padang akan semakin transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar