Padang, RANAHNEWS — Kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana alam menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (7/5/2025). Bupati Solok Jon Firman Pandu turut hadir dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana di wilayah Sumbar.
Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Simon Flores, serta jajaran Forkopimda, kepala daerah, dan perwakilan organisasi kebencanaan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan bahwa wilayah Sumatera Barat termasuk salah satu daerah paling rawan bencana di Indonesia. “Faktor geologi, geografis, dan klimatologis menjadikan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi. Sumbar berada di jalur Cincin Api Pasifik dan dekat zona subduksi lempeng bumi. Maka, kesiapsiagaan menjadi mutlak,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa kunjungan ke Sumbar menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keterlibatan aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan menyeluruh.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak. “Rakor ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah. Sumbar harus memiliki sistem tanggap bencana yang konkret, karena ancaman gempa bumi sangat nyata,” ujarnya.
Vasko juga menekankan pentingnya koordinasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem penanggulangan yang responsif.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengungkapkan bahwa Kabupaten Solok termasuk wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana gempa dan tanah longsor. “Kami mendukung sepenuhnya sinergi lintas sektor. Rakor ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana,” katanya.
Ia berharap hasil dari rakor tersebut dapat segera diimplementasikan dalam bentuk program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. (E_J)
Komentar