Padang, RANAHNEWS – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Padang, Argi Putra Finalo, menegaskan bahwa program BPJS Gratis yang digagas Wali Kota Padang, Fadly Amran, merupakan langkah strategis dalam menjamin akses kesehatan masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Argi menilai masih banyak warga yang belum menikmati manfaat program ini bukan karena kelalaian di tingkat pimpinan, tetapi karena lemahnya pelaksanaan teknis di lapangan. Ia menyebutkan, lambannya respons dari jajaran Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, hingga aparat kelurahan menjadi penghambat utama tersampaikannya layanan kesehatan secara menyeluruh.
“Fadly Amran sudah menyiapkan kebijakan dan menyediakan BPJS Gratis. Tapi kalau pelaksana di bawahnya lamban dan tidak peka, program ini tidak akan menyentuh rakyat. Jangan biarkan kebijakan besar ini gagal hanya karena birokrasi yang tidak responsif,” ujar Argi, Senin (2/6).
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan semestinya dijalankan dengan kecepatan dan empati. Jika masih terjadi penolakan pasien atau keterlambatan layanan, maka yang patut dievaluasi adalah pelaksana teknis, bukan kepala daerah yang telah menyiapkan sistem.
“Jangan salah sasaran. Jangan salahkan pemimpin yang sudah bekerja keras menciptakan sistem jika yang menjalankan sistem itu malah tidur,” ujarnya.
Argi menyoroti pentingnya peran aktif para lurah dalam mendata warga dan menyosialisasikan jaminan kesehatan. Menurutnya, birokrasi saat ini tidak lagi cukup hanya bekerja dari balik meja. Mereka harus turun langsung ke lapangan dan memastikan warga tidak kehilangan hak karena kurang informasi.
“Kalau BPJS gratis sudah tersedia tapi warga tidak tahu, itu bukan salah wali kota. Itu karena aparat di lapangan tidak menjalankan fungsi komunikasi dan pendataan dengan baik,” tegasnya.
Terkait keluhan layanan di RSUD Rasidin, Argi menyampaikan bahwa Wali Kota Fadly Amran telah mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan manajemen yang dianggap lalai. Langkah itu, menurutnya, membuktikan kepemimpinan Fadly yang tidak cuci tangan dalam menghadapi persoalan publik.
“Fadly sudah bertindak. Yang lalai sudah dinonaktifkan. Ini pemimpin yang bertanggung jawab, bukan yang lempar kesalahan,” ungkapnya.
Argi juga menanggapi pernyataan sejumlah anggota dewan yang menyebut program BPJS Gratis sebagai kebijakan yang gagal. Ia menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
“Ada yang bilang kebijakan ini zonk. Saya rasa itu pernyataan asbun. Fakta di lapangan, ribuan warga telah menikmati program ini. Kalau masih ada yang terkendala, kita perlu kawal pelaksanaannya, bukan mempolitisasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh jajaran teknis untuk bekerja lebih serius dan tidak saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, kebijakan telah tersedia, anggaran sudah dialokasikan, dan pintu akses telah dibuka. Tinggal bagaimana birokrasi memastikan semuanya berjalan efektif.
“Jangan biarkan kerja keras wali kota dihancurkan oleh ketidakseriusan di lapangan. Saatnya semua pihak bergerak cepat dan bekerja nyata agar manfaat BPJS Gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutup Argi. (rn/*/pzv)
Komentar