Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Tingginya curah hujan yang masih terjadi sejak pascabanjir bandang akhir November 2025 membuat debit air di kawasan Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, kerap meluap hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan pembangunan jembatan darurat sebagai langkah cepat penanganan akses warga.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam rapat dan Focus Group Discussion Forkopimda bersama Gubernur Sumatera Barat serta Organisasi Perangkat Daerah yang digelar secara virtual dari Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Senin (5/1/2026) malam.
Dalam forum itu, Eka Putra menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kebutuhan jembatan Aramco di Jorong Tanjung Sawah kepada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dan diteruskan hingga ke Korem.
“Kami sudah melaporkan ke Pak Dandim 0307 Tanah Datar dan juga sudah diteruskan ke Korem. Kami mohon kepada Pangdam agar dapat membantu pembangunan jembatan Aramco di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo,” ujar Eka Putra.
Selain persoalan akses, Bupati juga melaporkan dampak bencana terhadap sektor pertanian. Ia menyebutkan lahan sawah warga yang terdampak mencapai sekitar 500 hektare dan telah diajukan rehabilitasinya ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
“Kami mohon dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk turut mengawal agar permohonan rehabilitasi lahan pertanian ini dapat segera terealisasi,” katanya.
Terkait upaya mitigasi jangka menengah, Eka Putra menyampaikan rencana pembangunan sabodam di wilayah Tanah Datar. Ia menyebutkan pada tahun 2026 direncanakan pembangunan empat unit sabodam sebagai bagian dari pengendalian banjir bandang.
Dalam kesempatan tersebut, Eka Putra juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya pemulihan pascabencana, terutama selama masa tanggap darurat.
“Seluruh unsur bersama-sama berjibaku melakukan recovery pascabencana. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan semua pihak,” ucapnya.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa seluruh data kerusakan dan dampak bencana, termasuk lahan pertanian, jalan, jembatan, serta ekonomi masyarakat, telah tercantum dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Dimohon kepada Bupati dan Wali Kota agar memastikan data yang terdampak tidak ada satu pun yang tertinggal,” kata Mahyeldi.
Gubernur juga mengapresiasi langkah Bupati Tanah Datar yang aktif berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. Ia berharap kepala daerah lain dapat melakukan hal serupa dengan menyampaikan data yang lebih komprehensif agar penanganan dampak bencana berjalan lebih cepat.
Terkait usulan pembangunan jembatan, baik untuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjang, Mahyeldi meminta Balai Wilayah Sungai Lima untuk lebih masif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak.
“Mana sungai-sungai yang belum tertangani harus segera diatasi. Dari laporan Kepala Balai, ada 50 sungai yang akan disuplai alat berat lagi, dan dipastikan alat berat tersebut tersedia, baik dari provinsi, kabupaten dan kota, maupun dukungan dari Balai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa rencana pembangunan cekdam atau sabodam memerlukan kajian mendalam dengan standar tinggi agar benar-benar mampu menahan material banjir bandang dan mencegah dampak bencana yang lebih luas.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Asisten Setda Tanah Datar, para kepala OPD, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P., M.Han, perwakilan Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang, Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Pengadilan Negeri Tanah Datar, serta undangan lainnya. (mat)
Komentar