Padang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang memastikan segera menindaklanjuti kebutuhan lahan untuk mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Proyek senilai sekitar Rp400 miliar yang didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu diproyeksikan memiliki kapasitas produksi 500 liter per detik.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8/2026).
Fadly mengatakan pembahasan bersama Andre Rosiade dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat penting untuk mempercepat pembangunan SPAM Palukahan guna memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.
“Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” kata Fadly.
Andre Rosiade menegaskan akan terus mengawal percepatan pembangunan SPAM Palukahan, terutama terkait kebutuhan lahan. Dari total kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, saat ini sekitar 5.000 meter persegi telah tersedia sehingga masih dibutuhkan tambahan 8.000 meter persegi.
“Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi. SPAM ini akan menyediakan air bersih 500 liter per detik bagi masyarakat Kota Padang sebagai pengganti instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal,” ujar Andre.
Selain membahas SPAM Palukahan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda pembangunan lainnya, di antaranya pengelolaan sampah melalui TPS-RDF, rencana reboisasi, serta dukungan sarana untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Padang.
Fadly juga menyampaikan kondisi pascabencana banjir 3 Agustus 2026 yang kembali berdampak pada sejumlah masyarakat Kota Padang.
“Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut,” kata Fadly.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPBPK Sumatera Barat Maria Doeni Isa, sejumlah anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kota Padang, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta. (rn/*/pzv)
Komentar