Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, mendorong pembangunan nagari di Sumatera Barat disusun berdasarkan data lapangan dan kajian akademik. Untuk mendukung langkah tersebut, ia menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar setiap usulan pembangunan memiliki dasar ilmiah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Gagasan itu disampaikan Zigo saat melaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Jorong Ujuang Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok, Kapolsek, Wali Nagari Koto Sani, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, unsur Forkopimcam, mahasiswa KKN UNP, serta masyarakat Nagari Koto Sani.
Zigo menjelaskan, beberapa pekan sebelumnya ia bersama Rektor UNP melepas sekitar 5.200 mahasiswa KKN yang ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat hingga tingkat nagari dan jorong untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kami bersama Rektor UNP melepas lebih kurang 5.200 mahasiswa KKN. Mereka dikirim kampus ke kabupaten, kota, nagari hingga jorong agar dapat melihat langsung kebutuhan masyarakat,” kata Zigo.
Menurutnya, hasil pengamatan mahasiswa tidak hanya menjadi laporan akademik, tetapi akan dipadukan dengan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan usulan pembangunan yang diperjuangkan melalui mitra kerja Komisi V DPR RI.
“Kami ingin usulan dari nagari tidak hanya berdasarkan kondisi di lapangan, tetapi juga diiringi kajian akademik. Informasi dari masyarakat dipadukan dengan hasil penelitian mahasiswa sehingga menjadi dasar yang kuat dalam memperjuangkan program pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi V DPR RI bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Karena itu, setiap usulan harus didukung data yang kuat agar peluang direalisasikan semakin besar.
Zigo juga mengajak pendamping desa aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah nagari untuk mengawal hasil kajian tersebut menjadi usulan pembangunan yang matang.
Dalam kesempatan itu, ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen mempercepat pembangunan pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,8 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.
“Alhamdulillah, Kabupaten Solok sudah masuk tahap pertama. Mulai dari Batang Lembang, Batang Gawan, Batang Peninggahan, hingga Batang Sumani semuanya sudah masuk tahap pertama,” katanya.
Ia menyebut rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Gawan tahun ini dianggarkan sekitar Rp85 miliar hingga Rp95 miliar. Sementara Batang Sumani dan Batang Peninggahan juga telah memperoleh alokasi anggaran tersendiri.
“Seluruh pekerjaan tersebut sudah memasuki tahap kontrak tahun ini dan pelaksanaannya akan berlangsung selama dua tahun anggaran,” ujarnya.
Zigo menegaskan percepatan pembangunan tersebut merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dikawal DPR RI agar terlaksana sesuai rencana.
“Bukan kepada saya ucapan terima kasihnya. Tugas saya hanya mengawal dan mengawasi. Komitmen itu datang dari Bapak Presiden, dan kami di DPR RI mengawal agar program tersebut benar-benar berjalan,” katanya.
Selain itu, Zigo bertemu dengan masyarakat penerima manfaat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan sebagai bahan penyusunan kebijakan berikutnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan kelompok masyarakat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi setiap usulan pembangunan, mulai dari Detail Engineering Design (DED), dokumen teknis, pembebasan lahan, hingga persyaratan lainnya.
“Jangan sampai ketika aplikasi sudah dibuka, dokumennya belum siap. Kalau ada satu saja syarat yang tidak lengkap, usulannya bisa tertunda atau bahkan tidak diproses,” tegasnya.
Terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Zigo mengatakan Kabupaten Solok memperoleh sekitar 584 unit pada tahun ini dan masih berpeluang mendapatkan tambahan pada tahap berikutnya. Seluruh usulan akan melalui proses verifikasi ketat, termasuk status kepemilikan rumah dan kondisi ekonomi calon penerima.
“Kami menemukan ada rumah yang memang tidak layak huni, tetapi bukan milik sendiri atau status kepemilikannya bermasalah. Kalau seperti itu, saya pastikan usulannya tidak akan lolos,” katanya.
Ia meminta pemerintah nagari merapikan seluruh data calon penerima bantuan agar peluang memperoleh program pemerintah semakin besar. (rn/*/pzv)
Komentar