Padang, RANAHNEWS.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Pusat menilai Kota Padang menjadi salah satu daerah percontohan dalam percepatan pemulihan pascabencana. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil pemantauan terhadap 38 indikator, yang menunjukkan progres penanganan bencana berjalan baik dan terstruktur, termasuk pembangunan hunian tetap (Huntap), penyaluran bantuan, hingga rehabilitasi infrastruktur.
Penilaian itu disampaikan saat kegiatan monitoring penggunaan Tambahan Dana Khusus (TKD) serta pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Tim monitoring mencatat keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam percepatan pemulihan pascabencana terlihat pada pembangunan Huntap dan Hunian Sementara (Huntara), ketepatan penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan sawah, hingga rehabilitasi dan normalisasi sungai.
Kota Padang juga memikul target pembangunan Huntap terbesar di Sumatera Barat, yakni lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total target provinsi. Penyediaan lahan didukung TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar serta sinergi dengan yayasan kemanusiaan Buddha Tzu Chi.
Di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka sendiri akan dibangun 340 unit Huntap. Saat ini, sebanyak 39 unit telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan Kota Padang menunjukkan percepatan pemulihan yang baik berdasarkan pemantauan pemerintah pusat.
“Kita mengucapkan apresiasi, Provinsi Sumatera Barat—khususnya Kota Padang—sebagai salah satu provinsi yang cukup cepat pulih di dalam pascabencana ini, dilihat dari berbagai indikator. Kami di pusat memiliki dasbor yang memonitor hampir 38 indikator dan Sumbar termasuk salah satu yang cukup bagus, termasuk juga Padang,” ujarnya.
Ia menambahkan, besarnya target pembangunan Huntap di Kota Padang mampu diimbangi dengan perencanaan yang dinilai baik.
“Khusus di Padang, target dari pendirian Huntap itu cukup besar di seluruh provinsi, sebanyak 500-an lebih. Seperempat dari seluruh provinsi ada di Kota Padang. Maka melihat penjelasan dari Pak Sekda, perencanaannya sudah sangat bagus sekali, baik dari segi target maupun kondisi saat ini yang sudah kita lihat,” katanya.
Kastorius juga menyampaikan apresiasi Menteri Dalam Negeri terhadap solidaritas Kota Padang yang tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada daerah lain meski turut terdampak bencana.
“Bapak Mendagri sangat mengapresiasi Kota Padang dengan semangat solidaritasnya. Karena Kota Padang juga sebagai daerah terdampak dan mendapatkan TKD tambahan, namun tetap menyumbang sekitar Rp5 miliar untuk tiga kabupaten di Aceh,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan Kota Padang telah menerima TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar yang dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana, termasuk pengadaan lahan Huntap.
“Padang telah menerima TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar. Kami sudah melihat progres dan persiapannya cukup bagus. Termasuk pengadaan lahan Huntap yang nantinya dibiayai dari TKD tambahan ini. Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Padang karena mampu bersinergi,” ujarnya.
Menurut Horas, pemerintah pusat akan terus memantau agar penggunaan TKD tambahan tepat sasaran dan mempercepat realisasi program yang dinantikan masyarakat.
“Nanti kami akan melihat apakah semuanya sudah tepat sasaran dan tentunya TKD tambahan ini bisa melakukan realisasi percepatan, karena sangat ditunggu oleh masyarakat,” katanya. (rn/*/pzv)
Komentar