Jakarta, RANAHNEWS.com – Badan Pengelola (BP) BUMN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Komitmen tersebut disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, usai rapat bersama KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Menurut Dony, pendampingan dari KPK dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan proyek sebagai langkah mitigasi risiko sekaligus memastikan investasi strategis pemerintah dapat berjalan secara optimal.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony.
Ia mengatakan seluruh grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi juga akan mendapatkan pelatihan serta pendampingan pencegahan korupsi guna meminimalkan potensi penyimpangan selama proses pelaksanaan.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Dony menilai penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting mengingat besarnya investasi pemerintah dalam berbagai proyek strategis nasional. Dengan pendampingan sejak awal, potensi penyimpangan diharapkan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara.
Selain memperkuat pengawasan proyek, BP BUMN juga meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat yang memiliki kewajiban melapor.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” tegasnya.
Melalui sinergi dengan KPK, BP BUMN menargetkan transformasi BUMN tidak hanya meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga memperkuat budaya integritas dan tata kelola perusahaan yang bersih sehingga proyek-proyek hilirisasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar