Padang, RANAHNEWS.com — Tekanan anggaran dan kebutuhan besar pemulihan pascabencana menjadi perhatian utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat Tahun 2027 yang kini dikawal ketat DPRD Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada keselarasan dengan kebijakan nasional, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam konteks pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD Sumbar 2027 di Gubernuran Sumbar, Rabu (8/4/2026).
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan berat akibat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, yang berdampak pada keterbatasan keuangan daerah.
Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis 2025 di Sumbar masih sangat besar, dengan estimasi anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian Rp33,5 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan bahwa tahun 2027 menjadi momentum perubahan menuju pola kerja kolaboratif, meninggalkan rutinitas administratif.
Ia menyebut, dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi mencapai Rp13,3 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.
Mahyeldi juga mengakui kondisi ekonomi daerah masih terdampak bencana hidrometeorologis, dengan total kerugian hingga akhir 2025 mencapai Rp33,55 triliun, terutama di wilayah Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi besar terhadap PDRB provinsi.
Meski demikian, sejumlah indikator makro masih menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 77,27 dan tingkat kemiskinan 5,31 persen.
“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.
Ia juga mendorong kepala daerah berperan sebagai penggerak investasi dengan memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menambahkan empat pilar strategis investasi yang akan dikembangkan, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.
Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer, pengembangan energi terbarukan di Ganggo Mudiak berkapasitas 165 MWe, serta pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik melalui skema KPBU menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi.
“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya. Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino ekstrem pada 2026 yang dapat memicu kekeringan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (rn/*/pzv)
Komentar