Padang, RANAHNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat penanganan pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan memperkuat koordinasi teknis dan administrasi bantuan bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan akurasi data dan kelancaran proses pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke pemerintah pusat.
Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor BPBD Sumatera Barat, Rabu (28/1/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., mewakili Bupati Solok, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos., beserta jajaran.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Solok diterima Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab.
Wakil Bupati Solok menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya pada tahap pemulihan setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
“Setelah masa tanggap darurat, tantangannya bukan lagi sekadar bantuan darurat, tetapi bagaimana memastikan pemulihan berjalan terencana. Banyak hal teknis yang kami bahas, terutama menyangkut data, angka, dan petunjuk teknis yang diminta pemerintah pusat,” ujar Candra.
Ia menekankan, validitas dan kelengkapan data menjadi faktor krusial agar pengajuan bantuan tidak mengalami hambatan di tingkat pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah.
Menurutnya, data pengusulan bantuan untuk wilayah terdampak akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sehingga kesiapan administrasi daerah menjadi hal yang sangat menentukan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Erasukma Munaf menyampaikan bahwa pembahasan koordinasi tidak hanya mencakup pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, tetapi juga rencana bantuan untuk rumah ibadah, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
Ia juga menyoroti respons cepat pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumatera Barat yang, menurutnya, tidak terlepas dari solidnya komunikasi antara pimpinan daerah, Forkopimda, serta dukungan masyarakat di ranah dan rantau.
“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Ini yang membuat proses penanganan bencana lebih cepat dan respons pusat juga cepat, karena laporan dan komunikasi berjalan dengan baik,” kata Erasukma.
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah di wilayah terdampak, terutama dalam menyiapkan data teknis dan proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul menyatakan, koordinasi tersebut menjadi pijakan awal dalam menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.
Koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana, tidak hanya untuk mempercepat bantuan, tetapi juga memastikan pemulihan berjalan terarah dan berkelanjutan. (E_J)
Komentar