Jakarta, RANAHNEWS.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan perlunya peta jalan yang jelas dan terukur dalam rencana pemerintah mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan akuntabel.
Nevi menyatakan, langkah penataan ulang BUMN melalui pengurangan jumlah entitas harus dilaksanakan dengan perencanaan matang serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan perekonomian nasional.
Menurutnya, restrukturisasi BUMN perlu dilandasi peta jalan yang komprehensif, mencakup prinsip transparansi, tahapan yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur agar setiap proses dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti pentingnya penetapan indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) yang kuat pada setiap fase penataan BUMN untuk memastikan tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja dapat tercapai secara nyata.
Ia menilai, kejelasan indikator tersebut diperlukan guna mencegah kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait, sekaligus memastikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Nevi menambahkan, peta jalan restrukturisasi juga harus memuat langkah mitigasi risiko serta strategi pemulihan sosial dan ekonomi bagi pekerja maupun masyarakat yang berpotensi terdampak perubahan struktur BUMN.
“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” tuturnya. (rn/*/pzv)
Komentar