Jakarta, RANAHNEWS.com — Pemulihan Sumatera Barat pascabencana dinilai tidak bisa ditunda jika ingin menjaga stabilitas pangan nasional. Kerusakan sistem irigasi akibat bencana hidrometeorologi menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani karena berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan ekonomi petani.
Komitmen itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Ia menempatkan pemulihan irigasi sebagai agenda prioritas dalam upaya membangkitkan sektor pertanian Sumatera Barat.
Rahmat menilai persoalan irigasi tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknis pertanian. Menurutnya, kerusakan jaringan irigasi berkelindan dengan ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, serta stabilitas pasokan komoditas di tingkat nasional. Posisi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah penyangga pangan dinilai membuat persoalan ini semakin mendesak.
“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pascabencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah,” ujar Rahmat.
Berdasarkan inventarisasi awal, kebutuhan anggaran pemulihan irigasi di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Angka tersebut mencerminkan luasnya kerusakan serta pentingnya rehabilitasi menyeluruh agar sistem pertanian dapat kembali berjalan optimal.
Rahmat menyatakan akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumatera Barat masuk dalam prioritas pembahasan anggaran di Komisi IV DPR RI. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar program pemulihan tidak berjalan parsial.
“Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan maksimal,” katanya.
Ia menegaskan, irigasi berperan vital dalam menjaga Sumatera Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. Daerah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas pertanian ke daerah lain hingga pasar luar negeri.
“Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan ke luar negeri, dan ini yang harus sama-sama kita perhatikan,” jelas Rahmat.
Dalam perencanaan pemulihan, Rahmat juga menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani. Ia mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang tidak berbasis kondisi lapangan berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan dikhawatirkan menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Selain perbaikan irigasi, pemulihan sektor pertanian pascabencana di Sumatera Barat juga perlu menyentuh aspek pendukung lain, seperti perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, serta perlindungan petani dari risiko gagal panen.
“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” tutup Rahmat. (rn/*/pzv)
Komentar