Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Dampak bencana yang melanda Kabupaten Tanah Datar masih menyisakan persoalan serius pada layanan publik, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut disampaikan langsung pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai dasar percepatan penanganan lanjutan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para asisten, serta organisasi perangkat daerah terkait mengikuti rapat koordinasi pengecekan indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pascabencana di wilayah Sumatera Barat. Rapat digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Indojolito, Jumat (9/1/2026), dan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam rapat tersebut, Eka Putra memaparkan kondisi terkini pascabencana di Kabupaten Tanah Datar sekaligus berharap dukungan dan penanganan dari pemerintah pusat agar pemulihan dapat berjalan lebih optimal.
“Ada enam unit sarana pemerintahan yang rusak, yakni empat kantor wali nagari, satu kantor wali jorong, dan satu kantor cabang Perumda PDAM. Namun, urusan pemerintahan saat ini tetap bisa berjalan, meski belum normal sepenuhnya,” ujar Eka Putra.
Ia juga menyampaikan dampak bencana terhadap berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kondisi akses darat dan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
“Ada satu unit puskesmas, lima SD, tiga SMP, lima PAUD, dua TK, dan tiga pondok pesantren yang terdampak. Selain itu, 145 unit UMKM, lima objek wisata, dan tiga homestay turut terdampak. Untuk akses darat, terdapat 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari, satu ruas jalan provinsi, dan satu ruas jalan nasional. Ini semua tentu membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Eka Putra menambahkan, dampak bencana terhadap sektor pariwisata dan UMKM menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi, sementara kewajiban angsuran pinjaman tetap berjalan.
“Kepada Pak Mendagri, kami mohon solusi bagi pelaku UMKM dan pengelola objek wisata terkait persoalan angsuran pinjaman. Usaha mereka terdampak bencana dan tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasa,” katanya.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian utama pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Sumatera Barat.
“Kabupaten Tanah Datar memang menjadi salah satu perhatian utama kita. Apa yang disampaikan Pak Bupati menjadi catatan dan akan kami bawa ke rapat selanjutnya bersama kementerian terkait,” ujar Tito.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat akan melibatkan Kementerian Pariwisata serta kementerian lainnya untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi daerah terdampak. Namun, Tito menekankan pentingnya kesiapan dan keakuratan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Saya minta kabupaten dan kota terdampak segera menyampaikan data secara lengkap dan valid, sehingga langkah penanganan selanjutnya bisa segera dilakukan,” pungkasnya. (rn/*/mat)
Komentar