Padang, RANAHNEWS.com — Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat memasuki fase penentuan arah melalui finalisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Pemerintah Kota Padang menegaskan kesiapannya untuk berada di garis depan mendukung kebijakan pemulihan yang terencana dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen R3P Hidrometeorologi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rapat koordinasi strategis ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, terutama saat memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga harus dibarengi penguatan mitigasi guna menekan risiko bencana ke depan,” tegas Fadly Amran usai memaparkan data R3P Kota Padang.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 tercatat berdampak pada 67.563 warga yang tersebar di lima kecamatan. Kerusakan permukiman mencapai 5.523 unit rumah, terdiri atas 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Kerusakan juga meluas pada infrastruktur vital, antara lain 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, serta 56 jaringan irigasi pertanian. Selain itu, tercatat kerusakan sedang pada 3.050 meter ruas jalan.
“Kerusakan juga mencakup 11 intake SPAM Pamsimas, delapan intake SPAM Perumda Air Minum, tebing sungai, drainase, serta berbagai fasilitas publik lainnya,” tambah Maigus Nasir.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai fondasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. Sesuai dokumen R3P ini, BNPB siap mendukung penuh proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan bahwa R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable sebagai instrumen strategis yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah.
“Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur. Sehingga Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota dari daerah terdampak sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (rn/*/pzv)
Komentar