Padang, RANAHNEWS — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Barat menegaskan komitmennya terhadap pemerataan hunian layak melalui pembukaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 2025 di Hotel Santika Padang, Rabu (27/11/2025). Agenda tahunan ini mengusung fokus besar pada
“Optimalisasi Program 3 Juta Rumah untuk Kesejahteraan Sumatera Barat”, sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam mendorong pembangunan perumahan yang merata.
Pembukaan Rapimprov dihadiri beragam pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kementerian, perbankan, asosiasi dunia usaha, hingga ketua KADIN kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Sejumlah tokoh hadir, antara lain perwakilan KADIN Indonesia Erwin Aksa; Staf Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Budi Permana; serta Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Endang Hari Kawidjaja.
Ketua KADIN Sumbar, Ir. Buchari Bachter, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan seluruh pihak yang memungkinkan Rapimprov 2025 terselenggara dengan baik. Ia menilai tema yang diusung sangat berkaitan dengan tantangan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, Buchari menyoroti masih lebarnya kesenjangan kepemilikan rumah di Sumatera Barat.
“Sebagian masyarakat sudah menempati rumah milik sendiri, tetapi lebih dari seperempat keluarga masih belum memiliki dan membutuhkan hunian layak. Rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Program 3 juta rumah adalah momentum besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek pengganda yang kuat bagi perekonomian. Aktivitas pembangunan rumah mendorong pertumbuhan konstruksi, industri bahan bangunan, UMKM lokal, pembiayaan, dan jasa keuangan. Kolaborasi dunia usaha, pemerintah daerah, dan perbankan juga dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan hunian di seluruh kabupaten/kota.
Melalui Rapimprov 2025, KADIN Sumbar menargetkan tiga keluaran strategis yang dapat langsung diimplementasikan, yakni penyusunan peta jalan perumahan daerah yang selaras dengan target nasional, perumusan rekomendasi kebijakan konkret, serta penyepakatan strategi kolaboratif lintas sektor untuk memastikan akses perumahan yang lebih merata di Sumatera Barat.
Buchari menegaskan bahwa Rapimprov ini diarahkan untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program 3 juta rumah jangan berhenti sebagai target nasional, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
Rangkaian kegiatan berlanjut dengan talkshow serta rapat pimpinan yang melibatkan ketua KADIN kabupaten/kota. Forum tersebut kembali menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (rn/*/pzv)
Komentar