Padang, RANAHNEWS — Pergantian struktur kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Padang memasuki babak baru setelah Wali Kota Padang, Fadly Amran, melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) pada Rabu (26/11/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota tersebut digelar berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 797 Tahun 2025.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rotasi dan pengisian jabatan yang sempat mengalami kekosongan. Langkah ini dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja.
Tujuh pejabat yang dilantik antara lain Tarmizi Ismail, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, kini ditempatkan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Posisi Kepala Kesbangpol kemudian diisi Syahendri Barkah, yang sebelumnya memimpin Dinas Perdagangan Kota Padang.
Pada jabatan lain, Eri Sendjaya yang semula menjabat Kepala DP3AP2KB Kota Padang dipercaya menakhodai Dinas Sosial. Ia menggantikan Heriza Syafani yang dipindahkan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, menggantikan Feri Mulyani Hamid yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Pejabat lain yang turut dilantik adalah Hendrizal Azhar yang dikukuhkan kembali sebagai Sekretaris DPRD Kota Padang. Sementara itu, Syahrial Kamat yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dipindahkan sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
Fadly Amran menyampaikan bahwa pergantian ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan performa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kepemimpinan yang lebih adaptif dan progresif.
“Kita berharap bapak ibu pejabat yang dilantik benar-benar menjadi pimpinan yang amanah, menjadi teladan, dan berkomitmen meningkatkan kinerja OPD masing-masing,” ujar Fadly.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan situasi Tanggap Darurat bencana hidrometeorologi.
“Saat ini kita juga dalam masa Tanggap Darurat bencana hidrometeorologi, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan kesigapan dalam melayani masyarakat yang terdampak bencana,” tegasnya. (rn/*/pzv)
Komentar