Padang, RANAHNEWS — Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya ketelitian dan kolaborasi seluruh jajaran dalam mengawal realisasi anggaran dan capaian kinerja.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengingatkan agar seluruh Bawaslu kabupaten dan kota segera memaksimalkan pelaksanaan program yang tertuang dalam DIPA, terutama menjelang tutup tahun fiskal. Penegasan itu disampaikannya dalam rapat daring mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta program kerja tahun anggaran 2025, Kamis (23/10/2025).
“Target utama kita saat ini adalah mempercepat realisasi anggaran. Karena sudah memasuki awal triwulan IV, seluruh jajaran di daerah harus memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana,” ujar Alni.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, masih terdapat sejumlah program di tingkat kabupaten dan kota yang belum terlaksana, termasuk kegiatan reguler yang seharusnya rampung pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini, kata Alni, perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat proses pelaporan dan pertanggungjawaban akhir tahun.
“Waktu efektif kita tinggal sekitar dua bulan, sementara pertengahan Desember sudah harus fokus pada penyusunan laporan realisasi anggaran. Karena itu, semua kegiatan yang tertunda perlu segera dituntaskan,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek anggaran, Alni juga meminta Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi internal, khususnya terkait administrasi perjalanan dinas (perjadin). Ia menilai, keselarasan antara anggota Bawaslu dan jajaran sekretariat di daerah harus dijaga agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pengelolaan kegiatan.
“Perlu ada komunikasi yang jelas di setiap daerah agar posisi anggaran dan pelaksanaannya dapat dipahami bersama. Substansi program harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi, menegaskan pentingnya atensi seluruh jajaran terhadap poin-poin yang disampaikan ketua. Menurutnya, masih terdapat ketidaksinkronan antara sejumlah program dengan alokasi anggaran yang tersedia, terutama pada perubahan anggaran tahap dua.
“Dari evaluasi kami, ada disparitas antara program yang dirancang dan besaran anggaran yang dialokasikan. Karena itu, perlu ada revisi dan penyesuaian agar semua kegiatan benar-benar sesuai kebutuhan dan mendukung kinerja pengawasan,” ujar Rinaldi.
Ia berharap Bawaslu kabupaten dan kota dapat lebih proaktif berkoordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif serta pertanggungjawaban anggaran bisa tersusun dengan baik menjelang tutup tahun. (rn/*/pzv)
Komentar