Padang, RANAHNEWS – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mengingatkan Wali Kota Fadly Amran agar lebih serius menangani kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025. Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar Selasa (8/7), ia menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari pemerintah kota untuk menghindari stagnasi pendapatan yang bisa berdampak pada laju pembangunan.
“Kami menyarankan agar Pemko Padang segera melakukan evaluasi dan intervensi terhadap OPD yang belum maksimal. Digitalisasi layanan harus diperluas agar target PAD lebih mudah tercapai,” tegas Rachmad, anggota DPRD dari daerah pemilihan Padang Selatan dan Padang Timur itu.
Rachmad menyebut capaian PAD per 8 Juli 2025 mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari target Rp894,3 miliar. Meski sebagian OPD menunjukkan kinerja baik, namun tiga OPD menjadi sorotan tajam karena realisasi PAD-nya belum mencapai 40 persen. Ketiganya adalah Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas Perhubungan baru mengumpulkan Rp1,25 miliar dari target Rp3,39 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dinas Perdagangan hanya meraih 24,43 persen dari target Rp12,45 miliar. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup menjadi yang terendah, yakni 23,27 persen dari target Rp64,3 miliar, dengan sumber utama berasal dari retribusi kebersihan dan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Capaian ini belum ideal. Ketiga OPD tersebut harus meningkatkan pengelolaan dan mencari cara inovatif agar tidak terus tertinggal,” ujar Rachmad. Ia menilai bahwa rendahnya capaian mengindikasikan perlunya strategi baru, termasuk penggunaan teknologi dalam pengumpulan dan pelaporan PAD.
Sebaliknya, ia mengapresiasi OPD yang berhasil melampaui target, seperti Dinas Pariwisata yang merealisasikan PAD sebesar Rp495 juta dari target Rp400 juta, atau 123,75 persen. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga menunjukkan kinerja nyaris sempurna dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
Rachmad menekankan bahwa kesuksesan OPD tersebut bisa menjadi contoh nyata bagaimana strategi dan efisiensi bisa menghasilkan dampak signifikan. Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital untuk mempercepat dan menyederhanakan sistem pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Ini jalan utama agar pengelolaan PAD lebih transparan dan akurat,” tambahnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan dorongan digitalisasi, DPRD berharap kinerja seluruh OPD dapat ditingkatkan pada semester kedua 2025, demi mendukung pembangunan Kota Padang yang bersih, modern, dan berdaya saing. (rn/*/pzv)
Komentar