Padang, RANAHNEWS.com — Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota, Selasa (21/4/2026), yang menyampaikan sejumlah usulan terkait layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas publik ramah disabilitas.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pertuni Kota Padang, Sugiyanto, menyampaikan organisasinya telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang dengan jumlah anggota sebanyak 108 orang yang tersebar di berbagai kecamatan.
Sugiyanto menjelaskan, Pertuni aktif berperan di tengah masyarakat, termasuk bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam pendataan penyandang disabilitas serta berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat Mitra Umat Madani dalam program kesehatan.
“Kami terus berupaya hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung penyandang tunanetra agar mendapatkan akses yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, Pertuni mengusulkan optimalisasi layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pengadaan sekretariat organisasi, kemudahan akses pendidikan sekolah rakyat bagi anak tunanetra, serta peningkatan fasilitas publik yang ramah disabilitas.
Selain itu, Pertuni juga mendorong edukasi bagi aparatur kelurahan terkait pelayanan inklusif serta pemberian ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut aspirasi tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota inklusif.
“Kita ingin memastikan bahwa fasilitas publik di Kota Padang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Ini penting, karena bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Melayani,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah menggratiskan layanan BPJS Kesehatan bagi warga. Terkait kebutuhan sekretariat Pertuni, pemerintah dapat memfasilitasi melalui mekanisme bantuan hibah.
“Kita akan terus membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti perbaikan jalan dan trotoar pada ruas-ruas utama, serta memastikan aksesibilitas pada fasilitas publik seperti halte dan terminal Bus Trans Padang, maupun gedung-gedung pemerintahan,” tambahnya. (rn/*/pzv)
Komentar