Padang, RANAHNEWS – Wakil Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ferry Juliantono, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang pada Kamis (29/5/2025). Dalam lawatan tersebut, ia meninjau langsung operasional Koperasi Merah Putih di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, sekaligus meluncurkan program percepatan musyawarah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Sumatera Barat.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat di daerah. “Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Wamenkop. Ini bukti bahwa pemerintah pusat peduli terhadap penguatan koperasi di daerah. Harapannya, sinergi ini memberi dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Maigus.
Ferry menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi dengan dukungan menyeluruh dari pemerintah.
“Koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah mendukung dari aspek regulasi, pelatihan, hingga akses pembiayaan,” ujarnya.
Hingga 28 Mei 2025, sebanyak 60.806 dari 83.944 desa dan kelurahan di Indonesia telah membentuk koperasi serupa. Target nasional adalah seluruh unit terbentuk sebelum 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Setiap koperasi Merah Putih akan memperoleh pinjaman modal awal sebesar Rp3 miliar dari bank-bank Himbara, dengan skema pengembalian selama enam tahun. “Ada tujuh unit usaha inti yang dijalankan, yakni apotek, klinik, simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik,” jelas Ferry. Ia juga menambahkan bahwa koperasi dapat mengembangkan usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, serta jajaran pemangku kepentingan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. (rn/*/pzv)
Komentar