Padang, RANAHNEWS – Tegaknya peradaban di Ranah Minang menghadapi tantangan berat. Tak hanya dari derasnya arus modernisasi, tetapi juga dari sikap abai terhadap nilai kearifan lokal dan keselamatan lingkungan.
Fenomena pembiaran aktivitas ilegal di kawasan konservasi, termasuk di Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung Lembah Anai, memunculkan kekhawatiran serius publik. Padahal kawasan ini belum lama ini dihantam bencana galodo yang menyapu pemukiman, merenggut nyawa, dan meninggalkan trauma kolektif masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengambil tindakan tegas dengan menertibkan dan membongkar aktivitas wisata ilegal di Lembah Anai. Penertiban ini menyasar kolam pemandian, rumah makan, hingga hotel yang berdiri tanpa izin di kawasan hutan konservasi.
Penertiban sempat mendapat perlawanan dari warga dan pengelola usaha, namun akhirnya kedua pihak sepakat membuka ruang dialog. Pemerintah menyatakan tindakan ini bukan semata bentuk penegakan hukum, melainkan langkah mitigasi demi keselamatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
“Cuan hanya sesaat, tapi deritanya berkepanjangan. Penertiban ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi kehidupan,” tulis akun resmi Kementerian LHK dalam unggahan media sosialnya.
Pecinta lingkungan dan kalangan humanis di Sumatera Barat pun menyatakan sikap bulat mendukung langkah tegas tersebut. Gilang, aktivis lingkungan, menyatakan bahwa keselamatan manusia dan kelestarian alam tidak boleh dinegosiasikan. “Kalau ilegal dan sudah jelas kawasan lindung, jangan toleransi. Ikuti aturan, atau pemerintah harus bertindak tegas,” katanya, Jumat (27/6/2025).
Senada dengan itu, Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Almudazir, menilai tindakan pemerintah telah sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan bahwa proses persuasif telah dilakukan sebelum penertiban.
“Langkah represif dilakukan setelah tahapan dialog ditempuh. Pemerintah harus komit menjaga keselamatan jiwa dan lingkungan, bukan hanya keuntungan jangka pendek segelintir orang,” ujar Almudazir.
Ia menekankan bahwa peradaban Minang ke depan harus dibangun kembali di atas fondasi nilai adat, syarak, serta kesadaran ekologi. “Kalau pemerintah konsisten dan tegas, peradaban baru yang berakar pada keselamatan dan ketertiban akan tumbuh di Sumbar,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar