Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam menekan angka stunting semakin nyata. Melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar Selasa (5/8/2025) di Aula Islamic Center Koto Baru, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dikonsolidasikan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.
Sebanyak 145 peserta dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, organisasi profesi seperti IDI dan IBI, perbankan, TP PKK, kader KB, hingga tokoh masyarakat hadir menyatukan langkah. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok juga menerima Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,02 miliar lebih dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok, dr. Maryetti Marwazi, MARS, menjelaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik, melainkan juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia.
“Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Ini masa krusial, karena menyangkut perkembangan otak, kekebalan tubuh, dan metabolisme anak,” ungkapnya.
Namun, Maryetti mengingatkan bahwa angka stunting Kabupaten Solok naik dari 25,4 persen pada 2023 menjadi 29,5 persen pada 2024, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kenaikan ini menjadi alarm serius yang memerlukan langkah cepat dan terintegrasi.
Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Pemkab Solok mulai mengimplementasikan Program Quick Win dari KemendukBangga/BKKBN. Lima inisiatif utama yang dikenalkan antara lain Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), Gati (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), Sidaya (Lansia Berdaya), dan SuperApps Keluarga sebagai layanan digital terpadu bagi masyarakat.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., dalam sambutannya menegaskan bahwa semua pihak harus mengambil peran sebagai penggerak sekaligus teladan.
“Gerakan orang tua asuh tidak bisa hanya slogan. Ini harus dimulai dari kita: kepala daerah, DPRD, Sekda, camat, wali nagari, sampai masyarakat yang diberi kelebihan rezeki. Kita semua punya tanggung jawab moral terhadap masa depan anak-anak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi kesehatan. Dibutuhkan pendekatan edukasi, pemberdayaan keluarga, dan dukungan lingkungan yang sehat.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena kita lengah hari ini. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Rakor juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang membedah solusi nyata melalui pendekatan lintas sektor. Di antaranya Kaper BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok, dan para pemerhati stunting yang menyuarakan pentingnya gerakan dari bawah dengan pelibatan komunitas.
Melalui kolaborasi semua pihak, Kabupaten Solok optimistis menurunkan prevalensi stunting secara bertahap dan berkelanjutan, demi mencetak generasi sehat, cerdas, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045. (E_J)
Komentar