Padang, RANAHNEWS – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 kembali menjadi cermin besar bagi dunia pendidikan, khususnya di Sumatera Barat. Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyerukan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang masih menyisakan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Dalam keterangannya di Padang, Jumat (2/5/2025), Rahmat menegaskan bahwa pendidikan tak boleh menjadi hak istimewa segelintir kelompok. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi misi bersama.
“Hari ini seharusnya menjadi refleksi besar bagi kita semua. Pendidikan di Sumatera Barat belum cukup adil dan merata, terutama di daerah-daerah pinggiran dan pelosok,” ujarnya.
Ia menyebut, masih banyak anak muda di kabupaten terluar yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar, bahkan jaringan internet yang belum memadai. Masalah ini, menurutnya, mengancam masa depan generasi muda Sumbar di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Melalui program inisiatif SumbarCerdas yang telah ia dorong sejak duduk di DPRD Sumbar, Rahmat terus berkomitmen memperjuangkan pendidikan inklusif. Ia menekankan pentingnya pendekatan dari bawah (bottom-up) dalam penyusunan kebijakan nasional agar kebutuhan riil masyarakat tidak diabaikan.
“Kita butuh pendekatan bottom-up. Jangan semua dikendalikan dari Jakarta. Masyarakat di Sumbar tahu betul apa yang mereka butuhkan, dan itu harus jadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan nasional,” tegasnya.
Rahmat juga meminta pemerintah pusat lebih proaktif terhadap kondisi pendidikan di luar Pulau Jawa. Di sisi lain, ia mengimbau kepala daerah di Sumatera Barat untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
“Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi hasilnya akan menentukan wajah Sumbar 20 sampai 30 tahun ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, anak muda Sumatera Barat memiliki modal sosial dan kultural yang kuat—kritis, berbudaya, dan cepat beradaptasi. Namun, potensi ini hanya dapat berkembang maksimal bila didukung akses dan pembinaan yang merata.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita adalah memastikan semua anak di Sumbar, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar