Padang, RANAHNEWS – Pemerintah Kota Padang terus memacu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas melalui percepatan sertifikasi halal. Upaya ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan membuka peluang UMKM menembus pasar nasional hingga internasional.
Kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang, Gabungan Pengusaha Produk Indonesia (GPPI), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diwujudkan melalui kegiatan Praktek Izin Produk Halal, Sustainable Bagi UKMK Sawit di Provinsi Sumatra Barat. Kegiatan ini dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikasi halal.
Program tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Padang yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Fauzan Ibnovi, di Bagindo Aziz Chan, Selasa (24/6/2026). Fauzan menegaskan, sertifikasi halal menjadi syarat penting agar produk UMKM diterima di pasar yang lebih luas.
“Kita ingin UMKM tidak hanya bertahan, tapi berkembang secara berkelanjutan. Sertifikasi halal adalah kunci agar produk mereka lebih diterima, baik di pasar nasional maupun internasional,” ujar Fauzan.
Fauzan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelatihan, pemasaran, dan penguatan Rumah Wirausaha di Sentra Rendang. Selain itu, Koperasi Berjaya juga dilibatkan sebagai pendukung pendanaan kolektif yang mempermudah pelaku UMKM memperluas akses pasar dan menguatkan posisi ekonomi mereka bersama.
Kepala Divisi UKMK BPDP, Helmi Nuansyah, menilai Sumatra Barat menjadi contoh daerah dengan potensi besar dalam pengembangan produk kuliner berbasis sawit. Ia menegaskan bahwa ekonomi lokal perlu memanfaatkan produk turunan sawit secara bijak dan berkelanjutan.
“Produk turunan sawit, khususnya kuliner, berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sumbar adalah contoh nyata bagaimana UMKM mampu memberikan inspirasi bagi daerah lain,” kata Helmi secara daring.
Ketua Umum GPPI, Delima Hasri Azahari, mengingatkan pentingnya pemahaman yang benar tentang proses sertifikasi halal. Menurutnya, pelaku UMKM harus benar-benar memahami mekanisme sertifikasi agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kita ingin pelaku UMKM memahami proses sertifikasi halal, karena ini adalah kunci untuk menembus pasar yang lebih besar dan meningkatkan daya saing produk mereka,” jelas Delima.
Ia juga menambahkan pentingnya promosi positif produk sawit, agar masyarakat tahu bahwa produk sawit Indonesia diproses dengan cara yang baik dan memberikan manfaat bagi perekonomian.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Hendra Dermawan, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi tentang bahan baku produk UMKM. Ia menyampaikan bahwa masih banyak pelaku usaha yang menggunakan minyak sawit, namun hanya mencantumkan ‘minyak nabati’ di kemasan.
“Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, tetapi masih banyak pelaku UMKM yang mencantumkan minyak nabati tanpa menyebutkan bahwa itu adalah kelapa sawit. Kejelasan bahan baku adalah bagian dari transparansi dan edukasi konsumen,” ungkapnya.
Menurut Hendra, promosi produk sawit melalui kuliner Nusantara harus terus didorong. Banyak makanan khas Padang dan Sumatra Barat yang sebenarnya berasal dari produk turunan sawit.
“Kita ingin UMKM lebih mudah berkembang dan memiliki pasar yang lebih luas. Semua itu harus dimulai dari pemahaman bahan baku, sertifikasi yang tepat, dan strategi bisnis yang terencana,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar