Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Solok menanggapi berbagai catatan, kritik, dan masukan fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), mulai dari penyelenggaraan pemerintahan nagari, penataan organisasi perangkat daerah, hingga peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
Jawaban pemerintah tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna ini merupakan lanjutan pembahasan setelah seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Ranperda tersebut pada Senin (9/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Candra mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota fraksi yang telah memberikan pandangan, saran, kritik, serta masukan melalui kajian dan pencermatan terhadap materi ketiga Ranperda.
Tiga Ranperda yang dibahas meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari; perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Menanggapi Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Solok menjelaskan bahwa penyempurnaan aturan pemerintahan nagari diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan regulasi.
Salah satu acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Penyempurnaan tersebut mencakup persyaratan pencalonan dalam pemerintahan nagari. Langkah ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Dalam aspek pengelolaan aset dan keuangan nagari, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan aset harus mengacu pada standar akuntansi dan ketentuan barang milik nagari. Sementara itu, pengelolaan keuangan nagari wajib dilakukan secara transparan dengan menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat.
Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Wali Nagari yang baru dilantik melalui kerja sama dengan lembaga berkompeten.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital didorong melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), transaksi nontunai, dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades). Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan mendukung tata kelola pemerintahan serta pengelolaan aset nagari yang lebih tertib dan akuntabel.
Terkait insentif dan tunjangan penghasilan Wali Nagari, pemerintah menyatakan hal tersebut tetap menjadi perhatian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga menilai pentingnya mempertahankan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat. Karena itu, penyempurnaan regulasi memerlukan kajian mendalam dan komprehensif agar tetap sejalan dengan nilai adat dan budaya Kabupaten Solok.
Sementara itu, mengenai perubahan ketiga Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Candra menjelaskan bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Penataan tersebut diarahkan untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, meningkatkan kinerja serta akuntabilitas perangkat daerah, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Dalam penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, pemerintah mempertimbangkan dampak bencana, kebutuhan peningkatan kapasitas operasional dan logistik, hasil analisis kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
Penguatan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan memperhatikan kearifan lokal juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Pemerintah daerah turut mengacu pada regulasi terkait, termasuk Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
Adapun terkait Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pemerintah mengungkapkan terdapat 8.518 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Solok berdasarkan basis data perumahan.
Jumlah tersebut mencakup rumah yang berada di dalam maupun di luar kawasan kumuh.
Dari total RTLH tersebut, sebanyak 2.339 unit telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diusulkan melalui aplikasi SiBARU pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun langkah penanganan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih layak, sehat, dan tertata.
Melalui penyampaian jawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap seluruh pandangan dan masukan fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan ketiga Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Solok H. Candra, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dengan disampaikannya jawaban pemerintah daerah, pembahasan ketiga Ranperda diharapkan berlanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah sehingga menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok. (E_J)
Komentar