Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Percepatan realisasi anggaran, penyelesaian proyek pembangunan, dan pemulihan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Solok menjelang akhir tahun anggaran 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta menyiapkan perencanaan APBD 2027 agar penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026).
Rakor tersebut juga membahas realisasi pendapatan daerah, evaluasi pelaksanaan profiling aparatur sipil negara (ASN), kelengkapan data R3P yang belum masuk ke Rendup, serta rencana percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Solok.
Dalam laporannya, Sekda Rudy Repenaldi Rilis menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran, terutama dana Transfer ke Daerah (TKD). Dana yang menjadi hak masyarakat tersebut diharapkan segera dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan masih adanya ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan pada sejumlah kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut perlu segera ditangani, terutama berkaitan dengan penyelesaian administrasi dan proses pencairan anggaran oleh pihak rekanan.
OPD terkait diminta memperkuat koordinasi agar pekerjaan yang telah berjalan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Termasuk kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya yang masih belum diselesaikan agar segera dicarikan solusi.
Menurut Rudy, percepatan pembangunan juga berkaitan erat dengan penanganan pascabencana, khususnya pemulihan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh perangkat daerah diminta menyusun langkah konkret dan memperkuat koordinasi agar program pembangunan dapat diselesaikan secara optimal.
Sementara itu, Bupati Jon Firman Pandu meminta seluruh kepala OPD meningkatkan kinerja dan tidak menunda pekerjaan yang sudah dapat dilaksanakan. Ketersediaan anggaran harus diikuti pelaksanaan program secara nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia juga menekankan agar perencanaan kegiatan tahun berikutnya dipersiapkan lebih awal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Menurut Jon Firman Pandu, koordinasi lintas perangkat daerah harus diperkuat untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Pola kerja yang cepat, terukur, dan saling mendukung perlu menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.
Seluruh paket pekerjaan yang belum berjalan juga diminta segera ditindaklanjuti. Kendala administrasi maupun proses pengadaan barang dan jasa harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali menghambat pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.
Selain percepatan pembangunan, Bupati turut meminta OPD mengoptimalkan peluang program strategis pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan, perumahan, dan digitalisasi pembelajaran. Kesiapan data serta koordinasi dengan kementerian terkait menjadi faktor penting agar Kabupaten Solok memperoleh dukungan program pembangunan pusat.
Pada sektor pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Bupati meminta evaluasi penerimaan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan potensi dan perkembangan kawasan di Kabupaten Solok.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penanganan pascabencana. Seluruh OPD diminta melengkapi dan menyampaikan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat waktu kepada kementerian terkait agar usulan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.
Terkait rencana relokasi perkantoran, Jon Firman Pandu menekankan perlunya kajian teknis secara komprehensif. Kajian tersebut mencakup kondisi bangunan perkantoran saat ini serta kelayakan lokasi yang direncanakan menjadi kawasan perkantoran baru.
Dalam aspek pelayanan informasi, Bupati meminta seluruh OPD dan kecamatan memperkuat komunikasi publik melalui kanal komunikasi dan media sosial resmi. Penyampaian informasi kegiatan, capaian pembangunan, serta respons terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat perlu dilakukan lebih aktif.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik dan masukan masyarakat maupun media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih terbuka, responsif, dan kooperatif dalam memberikan informasi kepada publik.
Evaluasi profiling ASN turut menjadi agenda pembahasan. Bupati meminta proses pemetaan dan penataan aparatur dilaksanakan secara objektif dan profesional dengan berkoordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga penempatan aparatur dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.
Menutup arahannya, Jon Firman Pandu meminta seluruh kepala OPD dan camat segera menindaklanjuti hasil evaluasi serta arahan yang telah disampaikan. Penyelesaian pekerjaan hingga akhir tahun dan persiapan pelaksanaan APBD 2027 harus menjadi perhatian bersama.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat, pelaksanaan program lebih efektif, dan penggunaan anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (E_J)
Komentar