Jakarta, RANAHNEWS – Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi dominasi pihak asing dalam pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Ia menegaskan, penguasaan infrastruktur strategis ini oleh swasta asing dapat berdampak negatif pada kedaulatan energi nasional dan perekonomian dalam negeri.
Menurut Nevi, SPKLU adalah sektor vital yang harus dikelola oleh bangsa sendiri, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ia juga mendorong peran lebih besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, sekaligus membuka peluang partisipasi bagi swasta nasional.
“Investasi asing memang penting untuk percepatan adopsi kendaraan listrik, tetapi pemerintah harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada modal asing. Ketergantungan semacam itu dapat melemahkan posisi Indonesia, baik secara ekonomi maupun penguasaan teknologi,” ujar Nevi.
Nevi mengingatkan, tanpa regulasi yang ketat, masyarakat berpotensi menghadapi tarif pengisian daya yang mahal dan sulit dijangkau. Ia juga menyoroti risiko fokus pihak asing pada keuntungan komersial di daerah perkotaan, sehingga kawasan terpencil atau kurang berkembang mungkin terabaikan.
Saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan 31.859 SPKLU pada 2030 untuk mendukung dua juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Namun, Nevi menekankan bahwa pengembangan ini harus berpihak pada kepentingan nasional dengan memprioritaskan potensi lokal dan peran BUMN.
Sebagai solusi, Nevi mendorong pemerintah untuk:
- Memperkuat peran BUMN sebagai pengelola utama SPKLU.
- Membatasi dominasi asing melalui regulasi yang tegas.
- Mendorong kemitraan strategis antara pihak asing dan perusahaan nasional untuk memastikan transfer teknologi.
- Memberikan insentif bagi perusahaan lokal yang berinvestasi di sektor SPKLU.
“Percepatan kendaraan listrik adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, prioritas utama adalah memastikan kedaulatan energi tetap terjaga dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar