Nevi Zuairina: Koperasi Bisa Perbaiki Pengawasan dan Harga LPG 3 Kg

News, Ekonomi415 Dilihat

Jakarta, RANAHNEWS – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pelibatan koperasi dalam distribusi LPG 3 kg sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan meminimalkan kebocoran subsidi. Menurutnya, koperasi dapat menjadi jalur distribusi yang lebih efektif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

“Ide melibatkan koperasi dalam distribusi gas LPG 3 kg sangat potensial. Selain lebih mudah diawasi, sistem ini juga dapat mengurangi kebocoran di lapangan,” ujar Nevi, baru-baru ini.

Politisi PKS ini menekankan bahwa koperasi yang terlibat harus beranggotakan konsumen yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi, seperti rumah tangga tidak mampu, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran. Dengan demikian, subsidi akan lebih tepat sasaran tanpa memerlukan verifikasi tambahan seperti KTP atau aplikasi khusus saat pembelian.

“Sistem ini menjamin hanya anggota koperasi yang berhak menerima subsidi, membuat distribusi lebih praktis dan tertutup bagi pihak yang tidak berhak,” tegas Nevi.

Selain ketepatan distribusi, Nevi menyoroti potensi koperasi untuk menjaga stabilitas harga LPG 3 kg. Ia menyebutkan bahwa Kementerian ESDM dapat mengawasi harga jual agar tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan, koperasi bisa memberikan manfaat ekonomi tambahan kepada anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).

Meski demikian, Nevi mengingatkan bahwa implementasi sistem ini tidak tanpa tantangan. Infrastruktur penyimpanan LPG, kompetensi pengelola koperasi, dan validitas data penerima subsidi menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan.

“Data anggota koperasi harus benar-benar akurat sesuai data BPS. Jangan sampai ada warga mampu yang menyalahgunakan sistem ini,” katanya.

Nevi juga menekankan perlunya perhatian terhadap nasib pengecer dan sub-penyalur resmi LPG 3 kg yang selama ini bergantung pada bisnis ini. Ia meminta Kementerian ESDM memikirkan solusi agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

“Kementerian ESDM harus mempertimbangkan apakah pengecer bisa bergabung dengan koperasi atau diberi peran baru dalam sistem ini,” tambahnya.

Terkait regulasi, Nevi menggarisbawahi pentingnya dasar hukum yang jelas sebelum sistem ini diterapkan secara luas. Ia menyarankan agar uji coba dilakukan di beberapa wilayah sebagai proyek percontohan sebelum pelaksanaan nasional.

“Jika semua tantangan ini diatasi, koperasi bisa menjadi solusi distribusi LPG 3 kg yang lebih efektif dan adil bagi masyarakat,” pungkas Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)

Komentar