Jakarta, RANAHNEWS — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menata dan mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya strategis memperkuat efisiensi, sinergi, serta daya saing perusahaan pelat merah agar lebih sehat dan profesional.
Menurut Nevi, penyederhanaan struktur BUMN penting dilakukan agar perusahaan negara dapat fokus pada sektor-sektor strategis dan tidak tumpang tindih dalam fungsi maupun operasional.
“Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global. Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsinya bahkan terus merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola,” ujar Nevi Zuairina di Jakarta.
Politisi PKS itu menilai, pengurangan jumlah BUMN dapat mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas pembagian tugas antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat. Ia menambahkan, negara sebaiknya hanya mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis dapat diserahkan kepada swasta.
Meski demikian, legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi baru.
“Risiko pemutusan hubungan kerja, hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi. Pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak,” tegasnya.
Nevi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses merger, likuidasi, atau konsolidasi BUMN. Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.
Ia mencontohkan sejumlah BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang membutuhkan penanganan tegas, serta BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel yang harus dikelola secara hati-hati karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan penugasan pemerintah.
“Saya dan Fraksi PKS mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun semua prosesnya harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar