Jakarta, RANAHNEWS – Keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola dana publik dalam jumlah besar kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menilai penting adanya penguatan tata kelola dan sistem transparansi yang ketat terhadap lembaga tersebut agar tidak menjadi ruang gelap yang rawan disalahgunakan.
Nevi menyampaikan bahwa Danantara, yang dipercaya mengelola dana investasi hingga ratusan triliun rupiah, saat ini belum memiliki mekanisme audit otomatis dari lembaga pengawas negara seperti BPK maupun KPK. Ia pun mendesak agar pemeriksaan tahunan oleh BPK dan Kantor Akuntan Publik independen menjadi kewajiban mutlak.
“Pengelolaan dana publik sebesar Danantara ini tak bisa dibiarkan menjadi ‘kotak hitam’. Harus ada audit rutin, pelaporan terbuka, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen,” ujar Nevi.
Ia juga mendorong pembangunan portal daring yang memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan, rincian portofolio investasi, serta dampak sosial ekonomi dari setiap proyek yang dijalankan Danantara.
Kekhawatiran lain yang disampaikan Nevi terkait keberadaan sejumlah tokoh asing yang masuk dalam jajaran dewan penasihat Danantara. Ia menilai hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik jika tidak disertai transparansi penuh terhadap rekam jejak dan afiliasi para tokoh tersebut.
“Setiap pengelola Danantara harus benar-benar dipilih karena integritas dan profesionalismenya. Mereka mesti bebas dari konflik kepentingan politik maupun bisnis,” tegasnya.
Nevi juga mendesak pemerintah agar segera menyusun dan menerbitkan Undang-Undang khusus yang mengatur Danantara secara komprehensif, mulai dari kewenangan, mekanisme investasi, hingga sistem pengawasan. Ia menilai tanpa payung hukum yang kuat, Danantara berisiko menjadi lembaga dengan kekuasaan besar tanpa kontrol publik yang memadai.
Ia menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa seluruh investasi Danantara harus memberi manfaat nyata, terutama bagi sektor strategis seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, digitalisasi industri, serta pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
“Prinsip utamanya sederhana, Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar