Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com –Upaya membuka akses kawasan Rimbo Ulu Paninggahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan mulai digerakkan melalui kegiatan napak tilas yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Solok dan perantau, Rabu (25/03/2026). Langkah ini difokuskan pada pemetaan potensi sekaligus penyiapan rencana pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah tersebut.
Kegiatan yang diikuti Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., bersama Dewan Pimpinan Pusat Perantau Keluarga Paninggahan (DPP-PKP) ini diawali dengan pertemuan di Kantor Camat Junjung Sirih. Hadir Anggota DPRD Kabupaten Solok Drs. Nazar Bakri, Camat Junjung Sirih, perangkat Nagari Paninggahan, serta jajaran pengurus DPP-PKP.
Rapat teknis dipimpin Sekretaris Nagari Paninggahan yang memaparkan skema pelaksanaan napak tilas di dua titik, yakni Rimbo Ulu dan Kandang Banto Lurah Cangka, Parambahan Talago. Tim dibagi menjadi dua kelompok dengan koordinator lapangan di masing-masing lokasi.
“Tim akan dibagi menjadi dua kelompok dengan titik kumpul di Kantor Camat. Masing-masing lokasi telah ditunjuk koordinator lapangan guna memastikan kegiatan berjalan efektif,” jelas Sekretaris Nagari.
Dalam pembahasan, aspek kehati-hatian menjadi perhatian mengingat sebagian jalur berada di kawasan hutan lindung. Anggota DPRD Drs. Nazar Bakri mengingatkan agar seluruh kegiatan tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku, merujuk pada pengalaman sebelumnya yang menghadapi kendala perizinan.
Komitmen pemerintah daerah ditegaskan melalui rencana pengusulan pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses utama kawasan. Ruas Simpang Padang menuju Gagoan diusulkan masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) sebagai prioritas tahap awal.
“Untuk tahap awal, kita fokus hingga Parak Marunggai. Selanjutnya, ruas jalan hingga kawasan hutan suaka sepanjang 1,8 kilometer juga telah kita usulkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat dikeluarkan dari status kawasan tertentu, sehingga memungkinkan pembangunan berlanjut,” ujar H. Candra.
Ia juga menyebutkan bahwa pembukaan akses masih menghadapi kendala geografis dan status kawasan hutan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk BKSDA, untuk mencari solusi melalui skema kemitraan sesuai regulasi.
Dukungan terhadap rencana pengembangan turut disampaikan perantau. DPP-PKP menyatakan kesiapan bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat guna merealisasikan pembukaan akses serta pengembangan kawasan Rimbo Ulu.
“Kami dari PKP berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Harapannya, seluruh rencana ini dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi anak nagari,” ungkap Sekretaris Jenderal DPP-PKP.
Dari unsur adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari Paninggahan E. Datuak Majo Nan Putih menegaskan pentingnya persetujuan kaum dalam setiap rencana pembangunan, khususnya terkait pembebasan lahan, melalui mekanisme musyawarah.
Kegiatan dilanjutkan dengan napak tilas ke lokasi Rimbo Ulu Paninggahan oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Langkah ini diharapkan menjadi awal pembukaan akses sekaligus optimalisasi potensi kawasan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Nagari Paninggahan. (E_J)
Komentar