Jakarta, RANAHNEWS – Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai bahwa permasalahan ini bukan hanya soal pasokan yang tidak seimbang, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi serta kebijakan subsidi energi yang perlu segera dibenahi.
Menurut Nevi, kelangkaan LPG 3 kg berdampak besar pada masyarakat kecil, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas bersubsidi.
“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka terpaksa mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat,” ujar Nevi di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.
Pada 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya 407.555 metrik ton. Meski pemerintah mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton (naik 2,1% dari tahun sebelumnya), angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi distribusi tahun 2024.
“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah,” tegas Nevi.
Selain kuota yang terbatas, distribusi yang tidak optimal juga menjadi faktor utama. Saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan tersebut masih terbatas.
Nevi juga menerima laporan bahwa banyak warga terpaksa membeli LPG dari pengecer dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah tekanan ekonomi mereka.
Nevi mendesak pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan ini sebelum dampaknya semakin luas. Menurutnya, distribusi LPG 3 kg harus segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat.
“Pemerintah dan Pertamina harus memastikan pasokan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil dan usaha mikro, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan berkepanjangan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi LPG untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan yang bisa memicu lonjakan harga di pasaran.
“Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa meluas dan mengganggu kesejahteraan masyarakat, terutama sektor ekonomi kecil,” pungkas Nevi Zuairina.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan stabilitas pasokan LPG 3 kg. Jangan sampai krisis energi ini dibiarkan berlarut-larut hingga semakin membebani rakyat kecil. (rn/*/pzv)
Komentar