Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 di Gedung Solok Nan Indah, Arosuka, Kamis (20/3/2025). Acara ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari, akademisi, serta perwakilan masyarakat dan dunia usaha. Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, menyampaikan bahwa FKP RPJMD bertujuan untuk menyerap aspirasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
“RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Forum ini bertujuan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Desmalia.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, dalam sambutannya menegaskan bahwa RPJMD dan Musrenbang RKPD bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif.
“Kita tidak ingin forum ini hanya menjadi seremoni. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan menyelaraskan prioritas pembangunan Kabupaten Solok ke depan. Musrenbang RKPD juga menjadi ajang untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan yang kita buat benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Bupati.
Dalam Rancangan Awal RKPD 2026, tema pembangunan yang diusung adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi melalui Pengembangan Sektor Unggulan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema ini akan menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Solok.
Acara ini diikuti oleh sekitar 300 peserta, termasuk unsur DPRD, Forkopimda, BPS, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, serta delegasi dari berbagai kecamatan dan nagari. Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan setiap program pembangunan yang dirancang benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di tingkat daerah, nasional, maupun global. (E_J)
Komentar