Padang, RANAHNEWS – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Ade Putra, menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan adalah kebutuhan mutlak. SPBE harus diterapkan untuk mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas,” ujar Ade Putra dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang SPBE, Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak hanya akan memangkas birokrasi yang berbelit, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih efisien dan terpercaya dalam melayani masyarakat.
Meski mendukung penuh implementasi SPBE, Fraksi Gerindra menyoroti kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Sumbar. Ade Putra mengingatkan bahwa masih ada daerah yang belum memiliki akses internet memadai, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah.
“Saat ini, beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses internet dan infrastruktur TIK yang belum merata. Kami meminta tanggapan Saudara Gubernur, bagaimana kesiapan Sumbar dalam hal ini? Jika belum optimal, langkah apa yang akan diambil?” tanyanya.
Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting. Ade menekankan bahwa pemerintah harus memastikan aparatur memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan SPBE melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas SDM agar mereka bisa memanfaatkan SPBE secara optimal,” tambahnya.
Ade juga menyoroti pentingnya keamanan data dalam penerapan SPBE. Dengan meningkatnya ancaman siber, pemerintah harus menerapkan standar keamanan yang tinggi serta memberikan pelatihan bagi aparatur dalam mengelola dan melindungi data pemerintahan.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong pemanfaatan teknologi inovatif, seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data, untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
“SPBE harus didukung oleh sistem keamanan yang kuat agar masyarakat percaya bahwa data mereka aman dan terlindungi,” katanya.
Fraksi Gerindra juga melihat bahwa penerapan SPBE dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah. Sistem pemerintahan yang transparan dan efisien akan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para pelaku usaha.
“Pemerintah harus mempromosikan SPBE sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah dan memberikan insentif bagi investor yang mendukung inovasi teknologi,” ujar Ade.
Ia berharap SPBE bisa menjadi solusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra, serta dihadiri Ketua DPRD Muhidi, Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, dan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Sumbar, Yozarwadi, bersama kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. (rn/*/pzv)
Komentar