Padang, RANAHNEWS.com — Sebanyak 100 unit hunian sementara (huntara) mandiri di Kepalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, resmi diresmikan dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang, Kamis (5/2/2026), untuk menampung 100 kepala keluarga atau lebih dari 400 warga terdampak banjir bandang.
Huntara mandiri tersebut dibangun atas inisiatif Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, dengan dukungan berbagai pihak. Kehadiran huntara ini memungkinkan warga tidak lagi tinggal di rumah ibadah, sekolah, maupun menumpang di rumah kerabat pascabencana.
Evi Yandri yang juga menjabat Ketua Pelaksana Pembangunan Huntara menjelaskan, pembangunan huntara dilaksanakan selama kurang lebih 45 hari sejak 15 Desember 2025 dan rampung pada 31 Januari 2026. Seluruh unit telah mulai ditempati warga.
“Alhamdulillah, huntara mandiri ini akhirnya selesai setelah dikerjakan bersama-sama secara gotong royong. Hari ini dilakukan peresmian sekaligus penyerahannya kepada Pemerintah Kota Padang,” ujar Evi Yandri.
Ia menyebutkan, warga penghuni huntara berasal dari sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Lambung Bukit, Kepalo Koto, dan Cupak Tangah. Selain bangunan hunian, warga juga menerima bantuan peralatan rumah tangga seperti kompor, tabung gas, kasur, serta perlengkapan memasak. Fasilitas listrik dan jaringan internet juga disediakan secara gratis.
“Masih ada permintaan warga yang akan kami penuhi, yakni penyediaan tempat ibadah. Insyaallah segera direalisasikan agar bisa dimanfaatkan pada bulan Ramadan,” kata Evi Yandri.
Dalam sambutannya, Evi Yandri menegaskan bahwa huntara merupakan tempat tinggal sementara. Ia mengimbau warga untuk bersyukur sekaligus bersabar sambil menunggu penyediaan hunian tetap.
“Ini memang hunian sementara, bukan hunian tetap. Namun huntara ini dibangun atas kepedulian dan rasa duka yang kami rasakan bersama warga yang kehilangan rumah akibat banjir bandang,” ujarnya.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengatakan, pembangunan huntara mandiri dilakukan karena kebutuhan mendesak warga terdampak bencana, sementara proses pembangunan hunian tetap umumnya memerlukan waktu hingga satu sampai dua tahun.
“Huntara ini kami bangun sebagai bentuk kepedulian dan simpati atas musibah yang dialami warga. Saat itu, warga membutuhkan tempat tinggal, sementara anggaran pemerintah belum tersedia, sehingga kami berinisiatif membangun huntara mandiri,” ungkap Vasko.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan huntara, sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong percepatan penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
Wali Kota Padang Fadly Amran yang hadir dalam peresmian tersebut menyampaikan apresiasi atas terbangunnya huntara mandiri Kepalo Koto. Ia menyebut huntara tersebut menjadi salah satu lokasi hunian sementara yang telah ditempati warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
“Pemerintah Kota Padang akan mengawal data warga penghuni huntara agar dapat memperoleh hunian tetap ke depannya,” ujar Fadly Amran.
Sementara itu, perwakilan ninik mamak dan ketua kaum Pauh V menyampaikan terima kasih atas pembangunan huntara mandiri tersebut dan mengajak warga untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, serta keamanan lingkungan huntara.
Pembangunan huntara mandiri Kepalo Koto turut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Brimob Polda Sumbar, Batalyon 896, Batalyon 133, PMI Sumbar, PLN Sumbar, Semen Padang, Gekrafs Sumbar, SMKN 5, Tagana Sumbar, Karang Taruna Sumbar, AKLI Sumbar, MKI Sumbar, Badan Geologi, Pemuda Panca Marga, Masyarakat Energi Terbarukan, Tagana Mentawai, serta Tagana Kalimantan Selatan. (rn/*/pzv)
Komentar