Jakarta, RANAHNEWS – Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan studi komparatif ke Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (Dishub DKJ) untuk mempelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal Bus Rapid Transit (BRT), Kamis (6/2/2025)
Langkah ini diambil untuk merancang pengembangan transportasi massal di Sumbar, khususnya di kawasan Metropolitan Palapa yang meliputi rute Padang-Lubuk Buaya hingga Kabupaten Pariaman.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan Pemprov DKJ, yang telah lebih dulu sukses mengelola moda transportasi massal seperti BRT, LRT, dan MRT. “Apa yang kami pelajari dari Dishub DKJ akan kami adopsi untuk membangun sistem transportasi massal yang lebih baik di Sumbar,” ujarnya.
Tidak hanya fokus pada BRT, Komisi IV DPRD Sumbar juga menggali informasi tentang pengelolaan moda transportasi lainnya dan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan transportasi publik di Jakarta. “Kami ingin memahami peran Dishub dan sektor swasta dalam pengelolaan transportasi, agar bisa diterapkan di Sumbar,” tambah Doni.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dishub DKJ, Syafrin Lippo, yang memaparkan tantangan besar dalam pengelolaan sistem transportasi massal di Jakarta. Menurutnya, tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. “Volume perjalanan kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 88 juta per hari. Ini dipengaruhi oleh kebijakan lama yang mewajibkan gedung-gedung menyediakan 100 tempat parkir,” jelas Syafrin.
Sebagai solusi, Pemprov DKJ telah memperkenalkan berbagai moda transportasi massal seperti KRL, BRT, dan LRT, serta kebijakan pro-lingkungan, termasuk pembatasan usia kendaraan dan penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki serta pesepeda. “Langkah ini tidak hanya mengurangi kemacetan tetapi juga emisi bahan bakar,” tambah Syafrin.
Merespons hal tersebut, Doni Harsiva menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan Pemprov DKJ untuk mewujudkan transportasi publik yang efisien di Sumbar. “Kami optimistis, dengan sistem yang terintegrasi seperti di Jakarta, kemacetan di Sumbar bisa dikurangi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Doni.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi, serta anggota lainnya seperti Siti Izzati Aziz, Zulkenedi Said, Muzli M Nur, Gustami Hidayat, Bakri Bakar, Hanapi Lubis Nurkholis Dt Rajo Birajo, dan Kepala Dishub Sumbar Dedi Dialontoni. (rn/*/pzv)
Komentar