Padang, RANAHNEWS — Pemerintah Kota Padang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor guna memastikan penanganan dampak bencana berjalan terukur dan berbasis data. Perpanjangan ini dilakukan untuk memberi ruang evaluasi sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi warga terdampak.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait perpanjangan masa tanggap darurat tersebut. Ia menekankan pentingnya kejelasan langkah kerja selama masa tambahan itu agar penanganan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 hingga 15 Desember 2025. Kita ingin melihat apa yang dilakukan sehingga jelas, konkret, dan terukur selama masa perpanjangan ini,” ujar Muharlion, Selasa (9/12/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan utama harus segera dituntaskan, mulai dari kondisi rumah warga yang terdampak lumpur hingga kebutuhan hunian sementara. Menurutnya, langkah-langkah penanganan harus memiliki kejelasan arah dan tahapan.
“Rumah yang terkena lumpur, hunian sementara itu seperti apa? Ke depan seperti apa? Persoalan air bersih hari ini masih menghantui masyarakat dan itu harus tuntas serta jelas,” katanya.
Selain kebutuhan dasar, Muharlion juga menyoroti aspek pemulihan ekonomi warga terdampak. Ia menilai, perencanaan hunian permanen dan pemulihan mata pencaharian harus mulai dipetakan sejak dini agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
“Persoalan ekonomi mereka seperti apa, hunian permanen mereka ke depan seperti apa, itu semua harus mulai dipikirkan,” ujarnya.
Menurut Muharlion, kunci utama dari seluruh proses penanganan tersebut terletak pada ketersediaan data yang akurat dan terverifikasi. Data tersebut diperlukan agar bantuan yang datang, termasuk dari pemerintah provinsi, dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Data rumah, data keluarga harus benar-benar jelas. Jadi ketika ada yang datang memberikan bantuan, kita sudah siap dengan data yang dibutuhkan,” katanya.
Terkait pembangunan kembali rumah warga, Muharlion menegaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan tahapan yang tidak singkat. Oleh karena itu, langkah yang paling memungkinkan dilakukan saat ini adalah penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
“Soal bangunan tentu tidak bisa cepat karena melalui proses yang panjang. Yang bisa dilakukan sekarang adalah hunian sementara,” ucapnya.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendorong keterlibatan aparatur sipil negara dalam membantu warga, terutama dalam upaya pembersihan rumah yang terdampak lumpur.
“Yang jelas, kalau rumah mereka terkena lumpur, saya bantu mereka. Kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko turun membersihkan rumah warga,” tegas Muharlion.
(adv)
Komentar