Jakarta, RANAHNEWS – Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tantangan lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi yang menjanjikan. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Komisi XII, Nevi Zuairina, yang menekankan pentingnya langkah konkret dalam menangani persoalan sampah dan memperkuat perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi nasional menuju ekonomi hijau.
Menurut Nevi, timbulan sampah di Indonesia terus meningkat, mencapai 69,7 juta ton pada 2023, dengan sekitar 33% tidak terkelola dengan baik. “Ini tantangan besar yang harus segera ditangani dengan solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan,” ujarnya usai mengevaluasi hasil rapat bersama mitra kerja di DPR.
Ia menyoroti perlunya edukasi kepada masyarakat tentang konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Nevi menekankan pentingnya pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai standar dan fasilitas pengolahan berbasis teknologi efisien dan berkelanjutan.
Namun, di balik tantangan tersebut, ia melihat peluang ekonomi dari munculnya sociopreneur di bidang pengelolaan sampah. Saat ini, tercatat 209 unit sociopreneur dengan omzet mencapai Rp24 miliar per tahun. “Ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah bisa menjadi peluang ekonomi. Program pemberdayaan ini harus terus didukung dan diperluas,” tegasnya.
Selain persoalan sampah, Nevi juga menyoroti pentingnya perdagangan karbon sebagai instrumen strategis dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Ia menyambut baik inisiatif Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), yang mencatat transaksi sebesar Rp84 miliar dengan total emisi 7,1 juta ton CO2 ekuivalen pada 2024.
“Pasar karbon harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai target pengurangan emisi. Tapi kita juga harus memastikan adanya regulasi yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan bagi lingkungan dan ekonomi nasional,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Komisi XII yang membidangi energi dan lingkungan, Nevi berkomitmen mengawal kebijakan terkait pengelolaan sampah dan perdagangan karbon guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan fiskal dan investasi yang memadai dalam upaya pelestarian lingkungan.
“Kita harus memastikan anggaran untuk program lingkungan hidup tidak dipangkas, karena ini bisa menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar