Tamiang, RANAHNEWS — Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Aceh Tamiang dipastikan menjadi prioritas awal pemulihan pascabencana. Untuk menjamin kualitas dan kenyamanan tempat tinggal sementara tersebut, jajaran pimpinan Danantara turun langsung ke lapangan memantau progres pembangunan.
Ratusan pekerja tampak terus bekerja membangun huntara di kawasan samping Masjid Darussalam, Aceh Tamiang. Huntara ini disiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak banjir sebelum pemerintah menuntaskan pembangunan hunian tetap (huntap).
COO Danantara, Dony Oskaria, meninjau langsung lokasi pembangunan guna memastikan seluruh fasilitas dibangun sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Dony didampingi para direktur utama BUMN Karya, di antaranya Koentjoro dari PT Hutama Karya, Muharmen dari PT Adhi Karya, Firmansyah dari Nindya Karya, serta sejumlah pimpinan BUMN lainnya.
Dony mengecek sejumlah unit huntara yang telah rampung dan meminta percepatan penyelesaian bangunan yang masih dalam proses pembangunan.
“Huntara terbaik harus kita siapkan untuk korban banjir. Pembangunan ini benar-benar dimaksudkan agar masyarakat korban banjir merasa nyaman,” ujar Dony Oskaria.
Ia menambahkan, huntara tersebut direncanakan akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo pada 1 Januari 2026, sekaligus menandai kesiapan fasilitas sementara bagi warga terdampak.
Pembangunan huntara ini melibatkan tujuh BUMN Karya yang didukung oleh Bank Himbara, PLN, dan Telkomsel, dengan kontribusi terbesar berasal dari PTPN. Setiap BUMN Karya mendapat tanggung jawab membangun 30 unit huntara.
“Untuk tahap pertama ini, selanjutnya akan ditambah 50 unit lagi sehingga total mencapai 600 unit,” kata Direktur Utama PT Adhi Karya, Muharmen.
Kehadiran huntara dinilai sangat mendesak mengingat banyak rumah warga yang rusak dan tidak lagi layak huni akibat banjir.
“Kami sangat berharap huntara ini bisa selesai cepat karena banyak rumah yang tidak bisa digunakan lagi, apalagi huntara ini dibangun oleh Danantara dan BUMN secara terpadu,” ujar Wulan, seorang guru sekolah dasar di Aceh Tamiang. (rn/*/pzv)
Komentar