Padang, RANAHNEWS – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, Selasa (7/1/2025).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Syukriah HG menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK), dilakukan lebih awal. Hal ini, menurutnya, akan mempercepat pencairan anggaran dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kegiatan DAK, terutama DAK fisik, seharusnya dilaksanakan di awal tahun. Jika dilakukan di akhir tahun, dampaknya terhadap perekonomian daerah menjadi kurang optimal,” ujar Syukriah saat berbicara di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar.
Ia juga menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif merupakan arahan langsung dari Presiden RI untuk memastikan transfer dana pusat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sinergi ini penting agar dana yang ditransfer memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun 2025, kami berharap anggaran digunakan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Syukriah juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap aliran dana, serta pengelolaan sumber daya lokal yang lebih baik. Ia mengungkapkan, Sumatera Barat memiliki potensi ekspor yang besar, terutama dari sektor perkebunan dan pertanian, namun belum terkelola maksimal.
“Saat ini, banyak hasil perkebunan dan pertanian Sumbar diekspor melalui Medan. Ke depan, kami berharap muncul eksportir lokal yang memanfaatkan Pelabuhan Teluk Bayur, yang memiliki akses strategis ke Benua Afrika,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa negara-negara di Afrika telah meminta Indonesia untuk mensuplai bahan pangan dan hasil perkebunan, di mana Teluk Bayur dapat menjadi pintu gerbang ekspor utama ke kawasan tersebut.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyambut baik kunjungan Kakanwil DJPb dan menegaskan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing pihak sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Tanpa kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait, pengelolaan anggaran tidak akan berjalan efektif. Sinergi ini penting untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Muhidi.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan dan koordinasi yang ditunjukkan oleh Kakanwil DJPb, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan Sumatera Barat ke arah yang lebih baik.
“Kolaborasi ini memberikan harapan bagi kita semua untuk membangun Sumbar yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
Dengan sinergi dan koordinasi yang terus ditingkatkan, pertemuan ini menjadi langkah awal penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar