Padang, RANAHNEWS – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) kembali menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan pengusaha di Sumatera Barat. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan roadshow ke Sumbar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kasus di pemerintahan dan perguruan tinggi negeri yang diduga mandek dalam proses hukum di kepolisian serta kejaksaan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat tanah yang seharusnya tidak dapat diterbitkan karena status sita pengadilan sejak 1982 hingga 2010. Berdasarkan berita acara angkat sita PN tahun 2010 dan berita acara juru sita PN pada 17 Maret 2016, tanah tersebut tidak boleh dialihkan ke pihak perorangan atau pemerintah.
“Bagaimana mungkin tanah yang berstatus terblokir tiba-tiba memiliki sertifikat? Ini indikasi pelanggaran serius yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum pemda dan BPN,” ujar Rahmad Sukendar.
Selain itu, temuan awal menunjukkan adanya dugaan dana yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak disetorkan. Hasil gelar perkara antara Kejaksaan Tinggi, Kanwil BPN, dan Pemprov Sumbar pada 2013 bahkan menyimpulkan bahwa kasus ini cacat hukum, sebagaimana yang dilaporkan oleh BPKP.
Dugaan korupsi ini sebenarnya sudah menjadi perhatian aparat sejak 2018. Sejumlah dokumen resmi menunjukkan adanya proses hukum yang berjalan, di antaranya surat Polda Sumbar kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum, permintaan izin penyitaan ke Ketua Pengadilan Tipikor Padang, serta koordinasi dan supervisi dari KPK kepada Polda Sumbar. Selain itu, kasus ini pernah dipublikasikan oleh harian Posmetro Padang pada 8 Juni 2018.
Saat ini, kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tanah adat Kaum Maboet MKW Yusuf telah ditindaklanjuti oleh Pidsus Kejari Padang, dengan surat perintah penyelidikan Tipikor yang sudah diterbitkan.
BPI KPNPA RI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tersangka yang diproses hukum. “Kami akan terus mendorong Kejaksaan dan Kepolisian agar segera menindaklanjuti kasus ini dengan fakta hukum yang ada. Jika tidak, kami siap membawa kasus ini ke Jaksa Agung dan Kapolri,” tegas Rahmad Sukendar. (rn/*/pzv)
Komentar