Dharmasraya, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan dan keagamaan menyepakati pengawasan ketat terhadap pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dharmasraya menyusul mencuatnya dugaan penyalahgunaan narkotika dan pelecehan seksual di lingkungan fasilitas kesehatan tersebut.
Kesepakatan itu dicapai dalam audiensi antara pemerintah daerah dan perwakilan aliansi ormas di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penindakan terhadap oknum yang terlibat, perlindungan korban, serta perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pelayanan kesehatan.
Audiensi yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Medison, Kepala Dinas Kesehatan Yosta, Direktur RSUD Fitra Neza, Kasat Intelkam Polres Dharmasraya, serta perwakilan Bakom NU, GP Ansor, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan ormas, Frengky, Abdi S., dan Gusvi, menyampaikan sejumlah tuntutan terkait transparansi penanganan kasus dan pembenahan internal RSUD. Mereka meminta kejelasan sanksi terhadap oknum pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, serta jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua GP Ansor Kabupaten Dharmasraya, Frengky, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan masalah sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mengusulkan peningkatan standar operasional prosedur (SOP) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap berbagai potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Frengky juga mengusulkan pembentukan Sentra Pelayanan Pengaduan Independen (SPPI) sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat sekaligus sarana pengawasan sosial yang independen.
“Selain itu, kami juga menekankan perlunya penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem pencegahan dini, yang didukung dengan kegiatan monitoring berkala melalui inspeksi mendadak (sidak) setiap bulan atau dua kali dalam sebulan,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur RSUD Dharmasraya, Fitra Neza, menegaskan bahwa manajemen telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap oknum pelaku. Sementara itu, proses hukum pidana sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian.
“Di sisi lain, hak-hak korban menjadi prioritas utama bagi kami melalui pemberian layanan kesehatan intensif dan pendampingan psikologis (trauma healing) secara berkelanjutan guna memulihkan kondisi mental penyintas,” ungkapnya.
Fitra menambahkan, kejadian tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan keamanan internal rumah sakit. Manajemen RSUD juga telah melakukan perubahan SOP serta pembenahan sarana dan prasarana penunjang keamanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dharmasraya, Yosta, menyatakan komitmennya untuk memperketat pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh tenaga medis, paramedis, maupun pegawai non-ASN di fasilitas kesehatan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, menyambut baik kritik dan masukan aliansi ormas. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut, Medison menginstruksikan audit dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap RSUD Dharmasraya maupun fasilitas kesehatan lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan menutup potensi kelalaian yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menegaskan, dialog antara pemerintah daerah dan aliansi ormas harus menjadi awal penguatan pengawasan, bukan sekadar penyelesaian administratif atas persoalan yang terjadi.
“Melalui pemantauan berkelanjutan yang difasilitasi Kesbangpol, kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata, melainkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ruang pelayanan publik yang aman, berintegritas, dan bebas dari praktik menyimpang di Kabupaten Dharmasraya,” tegasnya.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan aliansi ormas berkomitmen mengawal pembenahan RSUD serta memperkuat pengawasan fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan aman dan berintegritas. (rn/*/pzv)
Komentar