Padang, RANAHNEWS.com — Penguatan tata kelola kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang melalui pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir melantik Joni Anwar sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Indra Noferi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (10/11/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Plt. Asisten Administrasi Umum Feri Mulyani Hamid, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Joni Anwar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, Indra Noferi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang.
Dalam sambutannya, Maigus Nasir mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penempatan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Ia menegaskan, BKPSDM memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Karena itu, penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan manajemen talenta harus menjadi perhatian dalam pengelolaan ASN.
“BKPSDM harus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Saat ini jumlah ASN kita sebanyak 14.095 orang. Oleh karena itu, saya meminta Kepala BKPSDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN agar lebih profesional dan kompeten,” kata Maigus.
Selain penguatan manajemen kepegawaian, Maigus juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
Kepala BPKAD yang baru diminta memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi aset. Inventarisasi dan penertiban aset perlu dilakukan untuk memastikan kejelasan data, dokumen kepemilikan, serta status hukum setiap aset milik daerah.
“Target kita bukan hanya mempertahankan opini laporan keuangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan dan aset daerah benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Padang,” ujarnya.
Maigus juga mengingatkan kedua pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera. (rn/*/pzv)
Komentar