Pariaman, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Pariaman memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp672,52 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, lebih besar Rp132,81 miliar dibandingkan target pendapatan sebesar Rp539,71 miliar. Selisih tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Pariaman tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis (5/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim bersama Wakil Ketua DPRD Riza Saputra dan Yogi Firman. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah Afrizal Azhar, asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala badan, kepala bagian, kepala kantor, camat, serta pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
Mulyadi menjelaskan, penyampaian nota penjelasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan RAPBD 2027 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Rapat Paripurna ini juga sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Dalam proyeksi RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp539.714.823.249,00. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp63.272.051.160,00.
PAD tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp24.632.880.402,00, retribusi daerah Rp18.185.220.700,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp10.282.686.960,00, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp10.171.263.098,00.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp672.528.797.260,95. Komponen terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp547.831.848.568,75.
Dari belanja operasi tersebut, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp359.712.466.776,75, belanja barang dan jasa Rp179.998.766.292,00, serta belanja hibah Rp7.790.615.500,00. Sisanya dialokasikan untuk belanja bantuan sosial dan belanja modal sesuai peruntukannya.
Selain itu, belanja tidak terduga diperkirakan sebesar Rp2 miliar. Adapun belanja transfer mencapai Rp74.440.472.639,20, terdiri atas belanja bagi hasil sebesar Rp2.945.010.110,20 dan belanja bantuan keuangan Rp71.495.462.529,00.
Mulyadi menjelaskan, selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp132.813.974.011,95.
“Kalau kita bandingkan antara pendapatan sebesar Rp539.714.823.249,00 dan belanja sebesar Rp672.528.797.260,95 maka defisit anggaran pada tahun 2027 sebesar Rp132.813.974.011,95 dan diproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp132.813.974.011,95 sehingga perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Mulyadi berharap penyusunan RAPBD 2027 tetap mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah diharapkan tetap memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan taraf kehidupan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman secara keseluruhan. (rn/*/pzv)
Komentar