Tanah Datar, RANAHNEWS.com — Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan harus menjadi prioritas penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tanpa membedakan latar belakang politik. Penegasan itu disampaikan saat mengunjungi salah satu penerima bantuan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (23/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka reses perseorangan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027. Dalam kesempatan itu, Zigo meninjau penerima program BSPS, yang bertujuan membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni.
Salah seorang penerima bantuan, Edo, warga Kampung Jambu, Kabupaten Tanah Datar, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. Ia menilai program tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah dengan perwakilan Sumatera Barat di DPR RI.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur mendapatkan program dari Bapak Presiden. Ini juga tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan perwakilan kita di Senayan, Bapak Zigo Rolanda. Terima kasih banyak kepada Bapak Zigo atas dukungan dan perjuangannya,” ujar Edo.
Dalam kunjungan itu, Zigo menekankan bahwa penentuan penerima bantuan bedah rumah harus berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah tidak menjadikan perbedaan pilihan atau warna politik sebagai pertimbangan dalam mengusulkan penerima BSPS.
Menurut Zigo, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pendataan dan pengusulan penerima harus dilakukan dengan mengacu pada kelayakan serta kebutuhan warga.
“Program ini tidak boleh melihat warna partai A, B, C, atau D. Kalau masyarakat memang layak menerima bantuan, itu wajib diperjuangkan,” tegas Zigo.
Ia menjelaskan, pemerintah memberikan kuota pengusulan penerima BSPS kepada pemerintah kabupaten dan kota. Mekanisme tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.
Meski demikian, Zigo mengingatkan agar mekanisme pengusulan tidak menjadi penghambat bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Ia juga menyoroti adanya keluhan mengenai penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau warga yang membutuhkan.
Zigo menyatakan akan mengevaluasi mekanisme pengusulan apabila pelaksanaannya tidak sejalan dengan tujuan program. Menurutnya, kuota yang tersedia harus dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
“Yang paling penting bagaimana membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, dari rumah tidak layak menjadi rumah yang layak. Masyarakat miskin harus kita bantu, jangan bicara politik dulu,” pungkasnya.
Zigo berharap program BSPS dapat menjangkau lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah. Ia kembali menegaskan bahwa kondisi rumah dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerima bantuan. (rn/*/pzv)
Komentar