Padang Pariaman, RANAHNEWS.com – Nelayan di Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan hasil tangkapan. Selain kerap terhambat oleh pasokan BBM bersubsidi jenis Pertalite, nelayan tradisional juga mengeluhkan dugaan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan di wilayah perairan mereka.
Pelaksana Tugas (Plt.) UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama, mengatakan persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah sering terputusnya stok Pertalite di SPBU. Padahal, mayoritas nelayan pengguna kapal payang mengandalkan mesin tempel berbahan bakar Pertalite sebagai penunjang utama aktivitas melaut.
“Salah satu kendala utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah sering terputusnya stok BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Padahal, mayoritas nelayan pengguna kapal payang mengandalkan mesin tempel yang menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk melaut,” ujar Dedi Tama.
Ia menjelaskan, selama nelayan telah memiliki surat rekomendasi, pihak SPBU tidak mempersulit penyaluran BBM bersubsidi. Nelayan dari Ulakan dan Sunua umumnya memperoleh BBM di SPBU Toboh, nelayan wilayah Ketaping mengambil di SPBU Bandara, sedangkan nelayan Gasan memperoleh BBM di SPBU Tiku.
“Selama nelayan telah memiliki surat rekomendasi, pihak SPBU tidak mempersulit penyaluran BBM bersubsidi. Nelayan Ulakan dan Sunua memperoleh BBM di SPBU Toboh, nelayan Ketaping di SPBU Bandara, sedangkan nelayan Gasan di SPBU Tiku,” katanya.
Selain itu, Dedi mengungkapkan pemerintah juga merencanakan pembangunan dua titik Kampung Nelayan yang akan berlokasi di Nagari Mangguang dan Nagari Tiram sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Terdapat rencana pembangunan dua titik Kampung Nelayan yang akan berlokasi di Nagari Mangguang dan Tiram sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, mengatakan nelayan tradisional juga menghadapi persoalan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dari Muara Anai yang diduga masih menggunakan pukat harimau di wilayah perairan Ulakan. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan setempat.
“Nelayan tradisional menghadapi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dari Muara Anai yang diduga masih menggunakan pukat harimau di wilayah perairan Ulakan, sehingga hasil tangkapan nelayan setempat berkurang,” kata Safaruddin.
Ia juga menyoroti keberadaan jaring milenium milik nelayan Pasie Jambak, Kota Padang, yang hanyut hingga wilayah pesisir Ulakan Tapakis sehingga mengganggu aktivitas penangkapan ikan nelayan tradisional.
Menurut Safaruddin, jaring milenium seharusnya dioperasikan pada zona sekitar dua mil laut dari bibir pantai. Namun, di lapangan masih ditemukan aktivitas penangkapan sekitar satu mil laut dari bibir pantai yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional.
“Keberadaan jaring milenium milik nelayan Pasie Jambak yang hanyut hingga wilayah pesisir Ulakan Tapakis juga mengganggu aktivitas penangkapan ikan nelayan tradisional. Jaring milenium seharusnya dioperasikan pada zona sekitar dua mil laut dari bibir pantai. Namun, di lapangan masih ditemukan aktivitas penangkapan sekitar satu mil laut dari bibir pantai yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional,” ungkapnya.
Selain persoalan alat tangkap, ketersediaan BBM bersubsidi juga masih menjadi keluhan nelayan. Kekosongan maupun keterlambatan distribusi Pertalite di SPBU membuat nelayan tidak dapat melaut tepat waktu sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan mereka yang bergantung pada hasil tangkapan.
“Ketersediaan Pertalite yang terkadang kosong atau terlambat didistribusikan membuat nelayan tidak dapat melaut tepat waktu. Kondisi ini berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan nelayan,” tuturnya.
Safaruddin berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi nelayan, baik terkait ketersediaan BBM bersubsidi maupun pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, serta mempercepat pembangunan Kampung Nelayan agar kesejahteraan masyarakat pesisir semakin meningkat,” harapnya. (rn/*/pzv)
Komentar