Jakarta, RANAHNEWS.com — Percepatan pembangunan dermaga di Kepulauan Mentawai hingga pengamanan perlintasan kereta api di Sumatera Barat menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Rabu (18/2/2026). Evaluasi itu disampaikan sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja dan bagian dari pembahasan program transportasi nasional tahun anggaran 2026.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan pentingnya penguatan konektivitas wilayah kepulauan melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Kami dari Komisi V DPR RI menyampaikan beberapa catatan, khususnya hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dua hari yang lalu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Kemenhub dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2026,” ujar Zigo.
Ia menyebut Kementerian Perhubungan telah membangun perbaikan fasilitas pada dua dermaga di Tuapejat dan Siberut pada 2026. Menurutnya, keberadaan dermaga tersebut berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Alhamdulillah pada tahun 2026 ini Kementerian Perhubungan telah membangun perbaikan fasilitas dermaga. Ada dua dermaga, satu di Tuapejat sebagai ibu kota dan satu lagi di Siberut,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, ia mendorong penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM di setiap proyek transportasi untuk memperkuat perputaran ekonomi lokal.
“Kami menyarankan setiap pembangunan dermaga, stasiun atau fasilitas transportasi lainnya disediakan ruang untuk UMKM, untuk kios. Kita sama-sama tahu setiap ada tempat keramaian pasti ada aktivitas perdagangan,” tambahnya.
Zigo juga meminta percepatan penyelesaian administrasi dermaga Sioban yang berfungsi sebagai lokasi bongkar muat bahan bakar minyak karena terkendala aset yang belum tersertifikasi.
“Kemarin kami mengunjungi Sioban dan terkendala karena asetnya belum tersertifikasi. Kami mohon ini segera ditindaklanjuti karena dermaga ini sangat penting bagi ketersediaan bahan bakar di Kepulauan Mentawai,” ujarnya.
Permasalahan distribusi logistik turut menjadi perhatian. Ia menyoroti antrean truk dari Kota Padang menuju Mentawai yang dapat berlangsung satu hingga dua hari dan berpotensi memengaruhi harga barang.
“Hari ini truk-truk yang membawa barang dari Kota Padang bisa antre satu sampai dua hari. Kalau antre selama itu, tentu harga barang di Mentawai bisa ikut naik,” katanya.
Di sisi lain, ia meminta penguatan pengawasan laut di pantai barat Sumatera melalui penyediaan kapal patroli, mengingat belum adanya pos patroli di wilayah tersebut.
“Di wilayah pantai barat Sumatera ternyata belum ada pos patroli. Kalau belum bisa dibangun pos, minimal dikirim kapal patroli yang dapat beroperasi optimal karena kondisi laut di wilayah itu sulit diprediksi,” jelasnya.
Pada sektor transportasi darat, Zigo menyoroti rendahnya realisasi program Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait pengadaan palang pintu perlintasan kereta api di Sumatera Barat, termasuk yang dijanjikan melalui CSR BUMN.
“Itu terkait pintu perlintasan yang Bapak janjikan akan dialokasikan melalui CSR BUMN, tapi sampai hari ini saya lihat belum ada progres satupun khususnya di wilayah Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia juga menilai perbaikan rel kereta api di Lubuk Buaya, Kota Padang, berjalan lambat dan berdampak pada keselamatan warga.
“Perbaikannya cuma sekitar 80 meter, tapi menghabiskan waktu sampai dua bulan. Banyak kecelakaan dulu baru diselesaikan. Ini artinya perencanaannya kurang matang,” tegasnya.
Karena itu, ia mendesak percepatan realisasi pengamanan perlintasan kereta api agar tidak menunggu korban berikutnya.
“Saya ingin menanyakan kapan ini mulai dilaksanakan. Jangan menunggu lagi ada kecelakaan baru ditindaklanjuti,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, ia meminta Kementerian Perhubungan segera menetapkan pejabat definitif Kepala KUPP Mentawai yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas.
“Kepala KUPP di Mentawai sudah setahun masih PLT. Kami mohon sesegera mungkin didefinitifkan agar pelayanan pelabuhan berjalan optimal,” pungkasnya. (rn/*/pzv)
Komentar