Agam, RANAHNEWS — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau lokasi kerusakan akibat banjir bandang (galodo) dan jembatan putus di Malalak, Kabupaten Agam, pada Minggu, 7 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta mengoordinasikan percepatan pemulihan akses vital di kawasan terdampak.
Peninjauan dimulai dari titik kerusakan utama, termasuk jembatan yang putus dan area terdampak galodo di sepanjang jalur Malalak. Andre juga menyerahkan 250 paket sembako kepada warga di depan Kantor Camat Malalak, yang menjadi pusat koordinasi bencana.
“Alhamdulillah, hari ini kami hadir di Malalak untuk melihat langsung kerusakan akibat galodo, terutama jembatan yang putus. Kami juga menyerahkan 250 paket sembako sebagai wujud kepedulian dari pusat. Kami akan terus mengawal percepatan perbaikan infrastruktur vital di Malalak yang merupakan jalur penting Padang–Bukittinggi,” ujar Andre Rosiade.
Camat Malalak, Ulya Satar, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut dan menegaskan bahwa bantuan sembako sangat membantu warga yang masih dalam tahap pemulihan.
“Terima kasih kepada Pak Andre dan rombongan atas perhatian dan dukungannya untuk warga Malalak,” ujarnya.
Peninjauan ini turut dihadiri Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar, Armizoprades. Kehadiran para pemangku kepentingan memperkuat koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN dalam penanganan lanjutan pascabencana.
Dalam pemaparannya, Andre menjelaskan bahwa Jalan Malalak berstatus jalan provinsi sehingga mekanisme penanganannya berbeda dengan Jalan Lembah Anai yang ditangani pusat. Namun, besarnya kerusakan yang mencakup jalan putus, jembatan sepanjang sekitar 80 meter, dan kebutuhan anggaran ratusan miliar rupiah dinilai memerlukan intervensi pusat.
“Kita tidak mungkin mengandalkan APBD Sumbar yang kecil. Harus ada diskresi dari Menteri PU agar pusat dapat menangani. Anggarannya bisa setara dengan penanganan di Lembah Anai,” kata Andre.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar segera mengajukan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana. Meski estimasi perbaikan darurat sekitar Rp100 miliar, Andre meminta pengajuan ditingkatkan hingga Rp400 miliar melalui mekanisme diskresi karena luasnya kerusakan.
Di jalur Malalak teridentifikasi delapan titik longsor berat setelah kawasan Pasar Malalak. Sejumlah titik kritis meliputi Hompsen, Alok Malalak, dan NPH 82+800. Selain ruas jalan yang terputus, tiga box culvert mengalami kerusakan total, sementara aliran air merusak lahan warga hingga enam kilometer.
Akses masyarakat masih terbatas karena ruas jalan kabupaten menuju Pasar Malalak belum sepenuhnya bisa dilalui. Mobilitas empat jorong masih terhambat meski jalur alternatif melalui Simpang Tiga Malalak mulai dapat digunakan. Dua unit alat berat telah dikerahkan, dan kebutuhan BBM untuk operasional dipastikan terpenuhi.
Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menegaskan kesiapan BUMN mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami siap mendukung penuh arahan pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak,” ujarnya.
Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyampaikan bahwa pendataan dan perencanaan teknis telah dilakukan.
“Satu jembatan saja bisa memerlukan puluhan miliar. Waktu pengerjaan permanen dapat mencapai delapan bulan. Penanganan darurat segera dimulai agar mobilitas warga pulih,” katanya.
Armizoprades, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar, menambahkan bahwa skala kerusakan memerlukan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menyebutkan bahwa koordinasi terus dilakukan agar anggaran dan pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif.
Peninjauan bersama ini menegaskan komitmen pemerintah dan BUMN untuk mempercepat pemulihan akses vital di Malalak demi memulihkan aktivitas masyarakat serta jalur konektivitas Padang–Bukittinggi. (rn/*/pzv)
Komentar