Surabaya, RANAHNEWS — Surabaya kembali menjadi sorotan perhatian Komisi VI DPR RI saat Anggota Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah BUMN pelayaran pada 21–23 November 2025. Kunjungan ini diarahkan untuk menilai kinerja dan kebutuhan strategis industri maritim nasional yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
Nevi menegaskan bahwa fungsi pengawasan Komisi VI merupakan langkah vital untuk memperkuat kemandirian maritim, terutama melalui BUMN strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Pelindo Jasa Maritim, BP BUMN, dan Danantara Asset Management. Ia menilai Indonesia harus mampu mengelola potensi maritimnya secara berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, Nevi menyebutkan bahwa peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan dan kemandirian industri kapal menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing maritim nasional.
Pada kesempatan terpisah, Nevi menjelaskan tantangan industri perkapalan nasional yang masih besar, antara lain rendahnya utilisasi pembangunan kapal baru yang hanya mencapai 30–40 persen, sementara aktivitas reparasi berada di kisaran 75–80 persen. Ia juga menyoroti kebutuhan modernisasi fasilitas galangan, termasuk revitalisasi galangan PT PAL senilai Rp2,71 triliun, yang membutuhkan kepastian pembiayaan jangka panjang.
Nevi menambahkan bahwa Komisi VI siap menindaklanjuti kebutuhan investasi tersebut.
“Kami di Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti terkait kebutuhan investasi modernisasi galangan dan skema pembiayaannya, termasuk melalui dukungan Danantara, SMI, atau LPEI,” ujarnya.
Ia turut menyoroti besarnya ketergantungan terhadap komponen impor yang mencapai sekitar 70 persen biaya produksi, terutama mesin kapal, sistem propulsi, elektronik, dan peralatan navigasi. Menurutnya, situasi ini hanya dapat diperbaiki melalui pengembangan rantai pasok domestik dan roadmap TKDN yang terukur.
“Kami mendukung percepatan substitusi impor, tetapi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan resistensi pasar atau gangguan proyek,” kata Nevi.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Nevi meminta PT PAL dan Pelindo Jasa Maritim menyerahkan data rinci terkait utilisasi fasilitas, kebutuhan peningkatan kapasitas, dan peta risiko rantai pasok. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas BUMN agar modernisasi galangan dan peningkatan layanan pelabuhan berjalan seiring dengan penguatan kompetensi SDM maritim nasional.
Nevi juga mengingatkan bahwa pembahasan isu maritim tidak boleh terpisah dari dinamika ekosistem perkapalan secara luas. “Pengurangan impor memang penting, namun harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu kelangsungan proyek dan stabilitas industri maritim nasional,” ujarnya.
Ia berharap hasil kunjungan ini menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan yang lebih kokoh, termasuk pengawasan kontrak industri pertahanan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, dan penguatan kapasitas galangan serta kepelabuhanan nasional.
“Industri maritim adalah pilar strategis kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemandirian kapal nasional harus dibangun dari dalam negeri, dengan tata kelola yang transparan dan ekosistem industri yang solid,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar